Follow
Ini sejumlah syarat untuk daerah bisa terbitkan obligasi
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Jawa Tengah sudah siap memulai pembiayaan ekonomi daerah melalui penerbitan Obligasi Daerah (OBDA). Jawa Tengah dianggap memiliki potensi besar dan cakupan wilayah yang luas.
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2, Fakhri Hilmi, mengatakan dari ke-33 provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Tengah sudah dalam persiapan matang.
"Ada 33 provinsi yang pernah kita datangi, namun Jawa Tengah dalam proses persiapan secara intens. Dan tentu saja jangka waktunya sampai akhir tahun prosesnya panjang," katanya di Ruang Pers OJK, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta Pusat, Jumat, (2/2).
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK ingin tingkatkan governansi di Sektor Jasa Keuangan? 'Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,' kata Sophia.
-
Bagaimana OJK bantu masyarakat Sumbawa Barat? Lebih lanjut Ogi berharap melalui penyelenggaraan PKR, masyarakat dapat mengenali lembaga jasa keuangan yang legal, beserta ragam produk layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. 'Pemahaman yang baik ini juga menjadi modal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk menghindari berbagai penawaran investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat,' tambah Ogi.
-
Kenapa OJK optimis terhadap sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Kenapa OJK dorong pengembangan perbankan syariah? OJK terus berupaya mengembangkan industri perbankan syariah dengan memanfaatkan keunikan dan kekhasannya yang memiliki keunggulan dibanding produk bank konvensional.Keunggulan itu perlu dimaksimalkan agar perbankan syariah dapat memberikan dampak positif pada masyarakat dan perekonomian nasional.
Menurut Fakhri, ada beberapa ketentuan dan mekanisme dalam penerbitan OBDA. Salah satunya OBDA hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana atau dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, untuk penerbitan OBDA harus melalui mekanisme pertimbangan menteri dalam negeri terlebih dahulu. Setelah itu baru OJK. "Tapi untuk saat ini mereka masih di tahap awal persiapan. Di daerahnya mereka malah belom sempat dapat persetujuan di DPRD," jelasnya.
Terakhir, dikatakan Fakhri selain Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa provinsi juga yang sudah berminat. Di antaranya adalah Jawa Barat dan DKI Jakarta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jawa Barat dinilai bisa menjadi wilayah alternatif bagi para investor asing.
Baca Selengkapnya
OJK berencana menetapkan modal minimum Rp3 triliun bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) yang mau masuk ke bisnis emas atau bulion.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
OJK persiapkan sektor keuangan untuk penuhi komitmen hijau Indonesia.
Baca Selengkapnya
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi BPR maupun BPR untuk melantai di bursa saham.
Baca Selengkapnya
Obligasi daerah merupakan pinjaman daerah jangka menengah hingga panjang yang bersumber dana dari masyarakat.
Baca Selengkapnya
Roadmap Penguatan BPD 2024-2027 difokuskan pada empat pilar utama yang dirancang untuk mengoptimalkan peran BPD.
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Jawa Barat sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional bisa memaksimalkan potensi keuangan syariah.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan, Indonesia dapat dilihat dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun hingga menarik para investor.
Baca Selengkapnya
Keberhasilan implementasinya bergantung pada kerjasama yang erat antara.
Baca Selengkapnya