Ini solusi Bappenas kejar ketertinggalan infrastruktur RI
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan infrastruktur di Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN.
Sementara itu, anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2015-2019 hanya mampu membiayai sebesar 41 persen dari total kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Gap ini didorong oleh Pemerintah untuk dapat diisi oleh BUMN dan swasta.
"Skema Kerjasama Pemerintah dengan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) merupakan solusi untuk mempercepat ketertinggalan infrastruktur di Indonesia," kata Bambang, Sabtu (11/3).
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Dimana contoh penerapan pembangunan yang mengabaikan lingkungan di Indonesia? Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 ha (atau seluas 50 kali luas kota Jakarta). Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka.
-
Kenapa pembangunan di Indonesia seringkali mengabaikan kelestarian alam? Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa yang dikatakan PM Singapura tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
Menurutnya, pembiayaan proyek KPBU dan PINA yang memiliki rentang waktu jangka panjang membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dari instrumen-instrumen investasi jangka panjang seperti penawaran umum perdana saham (IPO), obligasi jangka panjang dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
Belum tersedianya instrumen investasi jangka panjang dalam jumlah yang cukup, membuat investor yang mengelola dana jangka panjang memilih menempatkan ke instrumen investasi jangka pendek. Meskipun penempatan tersebut mengandung risiko tidak tercapainya target return karena terjadinya miss-macth.
'Dengan target pembangunan infrastruktur yang progresif dan keseriusan pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dan PINA, maka peran underwriter akan menjadi signifikan dalam mempertemukan investee dan investor jangka panjang,” ujar Bambang.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies mengatakan pembangunan harus dilakukan secara merata. Anies kemudian menyentil pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPembangunan infrastruktur RI masih tertinggal dibanding Korea dan China.
Baca SelengkapnyaSalah satu calon Ketua Umum BPP Gapensi yang juga sebagai Sekretaris Jenderal BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin (ARN) berkomitmen untuk memajukan industri.
Baca SelengkapnyaIndonesia harus mampu untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui, saat ini, masih terdapat kesenjangan infrastruktur di antara wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaKereta Cepat Jakarta-Bandung ini telah resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, dan saat ini Kereta Cepat Whoosh sudah bisa dinikmati masyarakat umum.
Baca SelengkapnyaKepada pemerintahan selanjutnya Budi meminta untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dan memperbaiki yang belum baik.
Baca SelengkapnyaPemerintah membangun IKN agar terjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCapres Anies Baswedan menyatakan ketimpangan sangat nyata ditemukan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meniru Presiden pertama RI Soekarno saat membangun IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaKinerja sektor logistik Indonesia kalah dari negara tetangga, meski pemerintah sudah mendorong perluasan digitalisasi sektor ini secara menyeluruh.
Baca Selengkapnya