Ini solusi untuk pemerintah kurangi backlog perumahan
Merdeka.com - Ketersediaan tempat tinggal dengan kebutuhan di beberapa kota besar seperti di Jakarta sangat tidak seimbang. Pemerintah bahkan terus mengejar pembangunan rumah susun untuk memenuhi kebutuhan ini.
Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa warga yang terdata minta unit di rumah susun sudah hampir 11 ribu. Sedangkan unit yang tersedia hanya sekitar 1.500.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai, perlu terobosan nyata agar backlog perumahan bisa ditekan. Menurutnya, pemerintah bisa menyediakan land bank yang relatif masih tidak terlalu jauh dari perkotaan, untuk kemudian dibangun oleh swasta.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Di mana kawasan potensial untuk investasi di Jakarta? Dia bilang, jika IKN benar-benar menjadi ibu kota, maka kawasan sekitar Monas, Masjid Istiqlal dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) direncanakan menjadi area potensial untuk investasi dan perubahan peruntukan menjadi wilayah komersial.
-
Bagaimana rumah bekas di Jakarta bisa terjangkau? Marisa menilai, meskipun kenaikan indeks harga stagnan, rumah seken di Jakarta masih menjadi opsi utama bagi pencari properti yang mencari hunian di tengah kota namun dengan harga terjangkau. 'Hal ini mengingat suplai rumah seken yang ditawarkan di Jakarta terbilang masih sangat beragam dan memiliki rentang harga yang bervariasi, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan atau preferensi kelas menengah, menengah-atas,' ujarnya.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Kenapa pembebasan lahan IKN dipercepat? 'Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir,' kata Alimuddin di Penajam, Sabtu.
-
Bagaimana cara Badan Pertanahan Nasional memberdayakan tanah di Desa Purwabakti? Saat ini, desa tersebut sudah berada pada tahap penataan akses di mana tanah di desa tersebut sedang diberdayakan dengan cara pembinaan pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Land bank ini sebenarnya banyak dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemda. Di sisi lain, sebenarnya, sudah ada aturan jika swasta bangun rumah mewah, maka wajib juga membangun rumah subsidi, masalahnya pengusaha properti seringkali membangun justru di tempat lain. Ini terjadi karena tidak ada sanksi tegas," ujar Bhima kepada media di Jakarta, Rabu (2/8).
Katanya, pemerintah bisa meniru Singapura di mana pemerintah dan swasta di sana berkolaborasi. Lahan disediakan, sudah dibebaskan pemerintah, sehingga swasta lebih leluasa membangun.
Urusan tanah selama ini memang jadi kendala utama pengembang karena rumitnya pembebasan lahan. Belum lagi izin konstruksi yang lama. Izin konstruksi di Jakarta saja lebih lama di banding daerah seperti Manado dan Makassar. "Jadi memang izin di pusat saja lama. Padahal backlog di Jabodetabek paling parah. Selama ada skema land bank, mestinya banyak swasta tertarik," ujar Bhima.
Untuk itu, skema land bank dalam jangka pendek bisa dipilih agar makin banyak swasta masuk membangun rumah subsidi. Selama ini insentif untuk pengembang masih relatif kecil. Pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan lagi khusus pembangunan rumah murah, kalau dirasa kurang bisa diberi tax allowance.
Dari sisi komponen pembangunan rumah, dari riset Indef, faktor lahan masih menjadi komponen utama pembentuk biaya. Jangan heran jika kemudian pengembang lebih senang membangun rumah kategori mewah ketimbang rumah murah subsidi karena komponen bahan bangunan juga sama.
"Memang nomor satu lahan. Komponen biaya paling tinggi. Dari sisi harga bahan bangunan, relatif sama," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah pun dalam meminimalkan backlog, bisa melihat berbagai terobosan-terobosan inovatif di sektor properti. Tidak bergantung pada skema konvensional alias bahan bangunan biasa dalam membangun rumah, terutama rumah subsidi. Sebab, ada banyak model teknologi baru yang bisa diadopsi, seperti rumah kayu dengan teknologi tinggi, tahan gempa, anti air, mampu menyerap cahaya sehingga lebih hemat energi dan dari sisi harga jauh lebih murah.
Solusi yang tepat dan memadai tidak hanya mencakup penyediaan sejumlah rumah berkualitas terjangkau, namun juga keberlanjutan jangka panjang dengan cara yang ramah lingkungan.
"Model model inovatif, saya setuju diterapkan. Tentu harapannya, model inovasi itu bisa juga diproduksi dalam negeri sehingga ketika kebutuhan tinggi tidak bergantung impor. Teknologi itu bisa diadopsi dari hulu ke hilir, tidak hanya rancang bangun tapi material juga. Tentu yang efisien dan terjangkau," ujar Bhima.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wamen BUMN menyebut, dengan adanya kementerian ini pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaBank BTN melalui Housing Finance Center (HFC) dalam beberapa tahun terakhir telah mencetak sekitar 2.234 developer muda.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaPihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaMenurut Hashim, sudah banyak investor yang tertarik untuk membantu buatkan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia.
Baca SelengkapnyaUntuk bisa memonetisasi pembangunan infrastruktur supaya menghasilkan income untuk negara, solusinya adalah memperbanyak pembangunan perumahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaPentingnya membangun perumahan berkonsep tingkat, karena berkaitan dengan ketersediaan lahan.
Baca SelengkapnyaBTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan, pemerintah ingin menunjukkan kehadirannya dalam semua situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya persoalan rumah.
Baca SelengkapnyaAngka ini muncul dengan asumsi satu rumah membutuhkan luas tanah 60 meter persegi.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca Selengkapnya