Ini strategi pemerintah jika UU pengampunan pajak batal disahkan

Merdeka.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk menunda pembahasan RUU pengampunan pajak (tax amnesty) hingga April 2016. Hal ini dicurigai karena adanya barter antara revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan RUU tax amnesty.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo berharap agar pembahasan undang-undang tersebut tidak ditunda. Sebab, dengan adanya pengampunan pajak maka akan menambah penerimaan negara, terutama dalam penerimaan pajak.

"Kami ingin ada UU Tax Amnesty supaya ada fiskal space, kita ingin ada tambahan pendapatan negara," kata Mardiasmo di Kantornya, Jakarta, Kamis (25/2).

Dia sendiri memaklumi adanya penundaan pembahasan RUU Tax Amnesty, mengingat wacana ini masih menjadi kontroversi di berbagai pihak. Maka dari itu, dia meminta agar DPR bisa segera memberikan kejelasan atas wacana ini agar ada dasar hukum yang jelas.

Namun, jika RUU ini tak dikabulkan oleh DPR, pemerintah harus memutar otak mencari cara alternatif agar pemasukan bertambah. Salah satunya dengan melanjutkan kebijakan penghapusan sanksi bagi wajib pajak (reiventing policy) yang pernah berlaku di 2015.

Selain itu, lanjut Mardiasmo, pihaknya akan melakukan refocusing dari sisi pengeluaran pemerintah, yakni melalui percepatan pembangunan dari kementerian dan lembaga.

"Kemarin kita undang 5 K/L yang besar misal Kementerian Perhubungan, PUPR untuk memercepat pengadaan yang sudah ditanda tangan kontrak. Kita juga lihat bisa tidak dia melakukan refocusing dengan melihat belanja barang, banyak yang tidak penting. Banyak persyaratan dinas yang tidak mendukung tupoksi. Padahal kan sudah dinaikan itu tunjangan kinerja," jelasnya.