Ini syarat agar nelayan cantrang bisa melaut lagi

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperbolehkan kapal cantrang untuk melaut lagi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, pemakaian alat tangkap cantrang masih tetap dilarang.

Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengerahkan Tim Khusus Peralihan Cantrang untuk melakukan pendataan pemilik kapal cantrang, melakukan wawancara terhadap pemilik kapal, dan melakukan verifikasi dan cek fisik kapal.

"Setelah menjalani proses ini, pemilik kapal cantrang yang telah menyanggupi penggantian alat tangkap akan kami berikan Surat Keterangan Melaut (SKM) agar kapal cantrang dapat melaut kembali," kata Menteri Susi di kantornya, Senin (12/2).

Orang lain juga bertanya?

Adapun tahapan-tahapan peralihan alat tangkap pertama KKP akan membuka gerai untuk mendata dan melakukan wawancara dengan para pemilik kapal. Pemilik Kapal wajib untuk membawa dokumen asli dan fotokopi dari dokumen-dokumen yaitu NPWP, KTP, SIUP, Kartu Keluarga/Surat Keterangan kematian (bila penghadap mewakili keluarga/kapal diperoleh dari proses jual beli), Surat Ukur, SIPI, PAS Besar, Sertifikat Kelaikan, Grosse Akta, Akta Jual Beli (apabila kapal diperoleh dari proses jual beli), dan Grosse akta balik nama (apabila sudah balik nama).

"Setelah melalui proses pendataan dan wawancara, pemilik kapal akan diminta menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk beralih alat tangkap dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya seperti VMS dan pembayaran PNBP," ujarnya.

Walaupun tidak disebutkan batas waktu alih alat tangkap, akan tetapi Tim Khusus bertugas meyakinkan pemilik kapal cantrang bahwa kedua belah pihak pemilik kapal dan Pemda/KKP harus mencari jalan keluar mengatasi faktor penyebab kesulitan untuk berpindah alat tangkap.

"Dengan demikian diharapkan tahun 2018 ini semua sudah berpindah alat tangkap yang dapat memberikan kesejahteraan pada pemilik kapal, tidak hanya kapal ex-cantrang tetapi juga kapal-kapal non cantrang," jelas Susi.

Setelah seluruh proses dan memenuhi dokumen dan tahap yang disyaratkan, pemilik kapal dapat mengajukan Surat Keterangan Melaut (SKM) dan dapat segera berlayar.

"Hasil dari pendataan ini adalah kapal yang sudah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan kapal yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen. Bagi kapal yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dapat segera melengkapi dokumen persyaratan untuk dapat mengajukan Surat Keterangan Melaut (SKM) dan segera berlayar."

(mdk/azz)