Follow
Ini syarat agar pembentukan super holding BUMN berhasil
Merdeka.com - Pemerintah mewacanakan penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggantikannya dengan lembaga pengelola melalui pembentukan super holding BUMN. Nantinya, pembentukan ini akan menjadikan perusahaan pelat merah lebih lincah, fleksibel dan mendunia.
Pakar Hukum Sri Indrastuti Hadiputranto menilai pembentukan super holding akan berhasil asalkan tidak melibatkan banyak pihak. Sebab, sering kali BUMN mendapatkan intervensi setiap ingin mengeluarkan kebijakan anyar.
"Asal jangan recokin seperti dari DPR dan banyaklah yang bukan dari orang perusahaan itu sendiri," ujarnya di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (25/7).
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
Meski pembentukan super holding BUMN dinilai bertujuan positif, pemerintah tetap diminta untuk mengkaji bagaimana konsep pembentukan super holding. Ini perlu dilakukan mengingat saat ini pemerintah juga akan membentuk holding BUMN berdasarkan sektor usahanya masing-masing.
"Yang sekarang terjadi anak usaha jadi BUMN tidak akan pernah selesai, tidak mampu bersaing dengan baik, kesulitan malah," jelas dia.
Seperti diketahui, Kementerian BUMN telah merampungkan kajian pembentukan induk usaha BUMN sektor energi. PT Pertamina (Persero) didapuk sebagai induk usaha, sedangkan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas menjadi anak usahanya. Proses pembentukan induk usaha BUMN sektor energi itu diharapkan bisa rampung dalam tahun ini.
Selain itu, Kementerian BUMN berencana membentuk induk usaha konstruksi dan jalan tol yang akan dipimpin oleh PT Hutama Karya, induk usaha BUMN pertambangan yang dipimpin PT Inalum dan induk usaha sektor perumahan yang akan dinahkodai Perumnas. Selain itu, ada induk usaha sektor keuangan yang rencananya akan dipimpin oleh PT Danareksa.
Sejumlah BUMN yang akan menjadi anak usaha tersebut sudah berstatus perusahaan publik. Antara lain PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk di sektor konstruksi, PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk di sektor pertambangan, serta empat bank BUMN: Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ganjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca Selengkapnya
Erick tak ingin sektor bisnis di Tanah Air masih berpangku tangan pada blueprint yang dimiliki negara-negara besar semisal Amerika Serikat dan China.
Baca Selengkapnya
Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca Selengkapnya
Untuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca Selengkapnya
7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
Baca SelengkapnyaPengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
Baca Selengkapnya
Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca Selengkapnya
Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan berbagai pembenahan.
Baca Selengkapnya
perusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan, saat ini sudah era digital dan masyarakat mudah mengamati. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
Baca Selengkapnya
Pengembangan dan pelaksanaan bisnis IDSurvey tersebut perlu berjalan dalam koridor perundang-undangan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan Pemerintah untuk tidak tergesa-gesa mengambil langkah menutup ribuan BUMD yang mengalami kerugian.
Baca Selengkapnya