Ini syarat agar RI masuk 10 negara ekonomi besar dunia versi Bambang Soesatyo

Merdeka.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Soesatyo menjadi pembicara dalam diskusi nasional tentang Revolusi Industri 4.0 dengan tema 'Tantangan Masa Depan Pekerja' yang digelar SOKSI. Hadir dalam acara ini, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Anggota DPD RI, GKR Hemas

Dalam paparannya, Bambang menilai Indonesia akan menjadi 10 besar kekuatan ekonomi dunia. Sebab, Indonesia diuntungkan dengan bonus demografi yang harus dimanfaatkan. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan era digitalisasi dan kecepatan perubahan teknologi yang harus diikuti oleh negara manapun di dunia.

"Indonesia harus siap menghadapi itu. Dengan bonus demografi yang kita punya, maka jika ini dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal, saya optimis Indonesia masuk menjadi sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia," kata Bambang di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (7/5).

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini menuturkan, pemerintah juga perlu membina tenaga kerja lokal Indonesia agar tak kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. "Isu tentang tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal dapat dijawab dengan dengan mendorong perlunya penguatan dan percepatan transfer teknologi, skill dan knowledge tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal," tegasnya.

"Penggunaan dana kompensasi tenaga kerja asing serta penguatan sekolah vokasi dan Balai Pelatihan Tenaga Kerja menjadi hal yang penting," sambung Bamsoet.

Sementara itu, mantan Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu, mengingatkan pemerintah agar tidak mengalami de-industrialisasi. "Munculnya kekhawatiran de-industrialisasi justru akan mengancam bonus demografi yang kita miliki dan ledakan pengangguran," kata Bomer.

Oleh karena itu, peningkatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi harus simetris dengan peningkatan jumlah tenaga kerja lokal yang memiliki kesiapan skill dan knowledge sesuai dengan kebutuhan industri.

Wakil Ketua Umum SOKSI sekaligus mantan ketua Komisi XI DPR RI Ahmadi Noor Supit berharap isu tentang TKA dapat diselesaikan dengan mendorong perlunya penguatan pengawasan terhadap tenaga kerja asing. Termasuk mencegah masuknya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Cara lainnya dengan melindungi tenaga kerja lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional.

"Investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi harus juga memperhatikan pemerataan pembangunan dengan tetap perluasan tenaga kerja lokal," tandas Supit.