Ini Syarat PNS Bisa Mengikuti Program Kerja dari Bali
Merdeka.com - Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vinsensius Jemadu, mengungkapkan rencana implementasi program Work From Home. Salah satu rencana ketentuan dalam program ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang mengajak keluarga.
"Kami rekomendasikan supaya keluarga tidak diikutsertakan supaya betul-betul bisa membatasi jumlah, dan kita bisa mengawasi dengan baik tentang protokol kesehatannya," kata Vinsensius pada Sabtu (22/5).
Kemenparekraf sangat mendukung program Work From Bali yang dicanangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk kementerian di bawah koordinasinya. Menurut Vinsensius, kementerian di bawah komando Sandiaga Uno itu akan segera menggelar rapat internal untuk menentukan beberapa prosedur operasi standar (SOP) program ini, dengan catatan menjalankan prokes dengan sangat ketat.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Siapa yang mengeluarkan edaran WFH PNS Aceh? Pemerintah Aceh telah mengeluarkan surat edaran bekerja dari rumah bagi para ASN di lingkungan pemerintahan setempat selama pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024 guna menghindari kemacetan.
-
Apa yang dilarang di komputer kantor PNS? Sekretaris untuk Inovasi, Teknologi dan Industri, Sun Dong, mengumumkan bahwa pegawai negeri sipil akan dibatasi dalam menggunakan platform pesan instan seperti WhatsApp dan WeChat, serta layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive pada komputer kerja mereka.
-
Kapan PNS Aceh mulai WFH? Adapun sistem kerja sesuai SE tersebut yakni, tanggal 2-6 September 70 persen pegawai dan siswa belajar dari rumah (WFH) atau daring, serta 30 persen bekerja/belajar di kantor/sekolah (WFO) atau luring.
-
Kenapa PNS dilarang pakai WhatsApp di komputer kantor? 'Risiko keamanan internet yang parah,' yang dikutip dari laman Korean Times, pada hari Kamis (31/10).
Selanjutnya
Lebih lanjut, dia menyoroti soal kuota PNS kementerian yang bisa bekerja dari Bali. Jumlahnya kemungkinan adalah 25 persen dari total 50 persen PNS yang melakukan Work From Office (WFO) saat ini. Mengenai hal ini, kata Vinsensius, diperlukan suatu kebijakan untuk mengatur jumlah kuota.
"Kami mengusulkan saat ini kalau kita lihat WFO itu sekitar 50 persen, kalau itu bisa dibagi dua yaitu 25 persen yang WFO dan 25 persen Work From Bali, dengan memaksimalkan anggaran yang ada, saya kira itu setidaknya bisa membantu mengisi tingkat okupansi hotel-hotel di Bali. Dan ujungnya saya kira bisa membangkitkna perekonomian di Bali," jelasnya.
Jenis pekerjaan untuk Work From Bali diharapkan yang bersifat kesekretariatan. Penerapan program ini sekaligus akan mendorong rapat secara hybrid di lingkungan kementerian.
"Kami mengusulkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kesekretariatan, dan juga rapat-rapat itu sebaiknya memang dikerjakan atau dikontrol dari Bali. Rapat kalau dilaksanakan secara hybrid, offline di Bali, sedangkan selebihnya lewat zoom. Ini yang kita lagi pikirkan," ungkap Vinsensius.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
WFH diberikan secara selektif, khususnya bagi ASN yang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.
Baca SelengkapnyaApindo menyebut tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.
Baca SelengkapnyaLuhut memimpin rapat koordinasi permasalahan pencemaran udara di Jabodetabek.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaPemprov DKI mewajibkan seluruh pegawainya untuk bekerja di kantor, meskipun KemenPANRB memberikan kesempatan ASN di instansi tertentu untuk WFH.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dikeluarkan Pj Gubernur Aceh, Safrizal untuk menghindari kemacetan lalu lintas
Baca SelengkapnyaPenerapan WFH ini bertujuan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas selama arus balik balik mudik 2024.
Baca SelengkapnyaPNS pusat dan daerah di DKI Jakarta diizinkan bekerja dari rumah selama masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023.
Baca SelengkapnyaKTT ke-43 ASEAN diselenggarakan dalam format plenary maupun retreat akan diselenggarakan pada 5 September 2023.
Baca SelengkapnyaMelalui pemberlakuan kebijakan WFH ini, Adam berharap jumlah mobilitas orang yang keluar rumah bisa berkurang.
Baca SelengkapnyaBila usulan itu disetujui maka PNS dapat bekerja dari rumah pada Selasa 16 dan Rabu, 17 April 2024.
Baca SelengkapnyaLibur itu di luar dua hari libur nasional Idulfitri 2024 atau 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada 10 dan 11 April 2024.
Baca Selengkapnya