Ini syarat untuk bank asing agar bisa tampung dana tax amnesty
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro memberikan syarat tambahan bagi bank dengan mayoritas pemilik asing yang ingin menjadi bank persepsi repatriasi atau bank penampung dana repatriasi tax amnesty.
Kebijakan ini harus dilakukan untuk memberi kenyamanan kepada warga Indonesia yang menyimpan uangnya di bank internasional.
"Untuk bank asing ini kita tahu bank asing dipertanyakan banyak pihak. Kenapa bank asing? Kita juga harus melihat, pemilik uang ini yang di luar negeri sekarang biasanya juga akan menaruh uangnya di bank internasional tadi. Sehingga ketika kita dia pindah ke Indonesia, kita ingin mereka senyaman mungkin pindah ke Indonesia. Karena itulah kemungkinan untuk bank asing dibuka. Tetapi ada syarat tambahan," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7).
-
Apa saja syarat kredit UMKM di bank? Ketika mengajukan pinjaman, anda sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki NPWP (untuk KUR Kecil), calon debitur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
-
Siapa saja bank yang terlibat? Bank Rakyat Indonesia, Bank Katimtara, Bank Perkreditan Rakyat merupakan perbankan yang turut berpartisipasi dalam acara Sosialisasi Penguatan Modal tersebut.
-
Siapa yang dapat mengajukan kredit di bank? Ketika mengajukan pinjaman, anda sudah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, memiliki NPWP (untuk KUR Kecil), calon debitur memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dibuktikan dengan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
Syarat pertama adalah bank asing wajib menandatangani kontrak perjanjian dengan Kementerian Keuangan untuk memberi akses dalam memonitor pergerakan dana repatriasi yang masuk.
"Kedua, kita juga akan minta bank-bank tersebut dan bank lainnya untuk ikut mempromosikan tax amnesty dan khususnya repatriasi. Jadi mereka harus mau melakukan promosi repatriasi," jelasnya.
Ketiga, bank asing harus mendapat surat pernyataan dari bank pusat di negara asal bahwa mereka mendukung program tax amnesty dan repatriasi di Indonesia.
"Mereka juga harus mendapat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan upaya kita dalam melakukan amnesty dan repatriasi," kata dia.
"Artinya kalau mereka Disatu sisi mau ikut jadi bank persepsi repatriasi tapi di sisi lain masih membujuk warga negara Indonesia simpan duitnya di sana melalui fasilitas private banking maka kita tidak akan segan-segan mencoret bank tersebut dan memberi rekomendasi ke OJK untuk menghukum bank tersebut. Intinya untuk bank asing ada tambahan khusus dan sesuai kontrak," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Warga Negara Asing kini bisa membeli rumah atau apartemen di Indonesia hanya modal paspor.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan memutus rantai birokrasi yang panjang untuk membuka usaha.
Baca SelengkapnyaBagi pelaku eksportir yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa penangguhan pelayanan ekspor.
Baca SelengkapnyaBank Tanah merupakan Badan Khusus yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah.
Baca SelengkapnyaAirlangga menyebut pertahun akan ada tambahan USD60,9 miliar dalam setahun.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaAirlangga bilang, aturan penempatan DHE SDA (Sumber Daya Alam) telah ditetapkan mulai 1 Agustus 2023.
Baca SelengkapnyaTerdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi BPR maupun BPR untuk melantai di bursa saham.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca SelengkapnyaPengisian jabatan eselon II oleh kalangan swasta seiring dengan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara.
Baca Selengkapnya