Ini tanggapan PGN soal rencana gas satu harga

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Herman Khaeron, mendorong pemerintah segera mewujudkan penyeragaman harga gas rumah tangga di seluruh Indonesia. Hal tersebut nantinya akan dibahas secara khusus bersama pemerintah dalam waktu dekat.

"Komisi VII DPR sepakat dengan Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, kepala SKK migas, Kepala BPh Migas, untuk membuat kajian terkait dengan jaringan gas rumah tangga satu harga," ujar Khaeron di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (12/2).

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT PGN Jobi Triananda Hasjim mengatakan, rencana penyeragaman harga gas di seluruh Indonesia nantinya akan memudahkan PGN dalam menentukan harga. Selain itu, masyarakat juga tidak dibingungkan dengan harga gas yang beragam.

"Kalau bisa bagaimana sekarang kita akan lebih mudah kalau tidak ada perbedaan seperti harga BBM. Hari ini dari sabang sampai merauke pemerintah hadir untuk menjamin harganya satu. Tidak ada kebingungan," ujar Jobi.

Jobi mengatakan, penyeragaman harga ini nantinya tidak akan berdampak besar terhadap keuangan perusahaan. Sebab, perusahaan selama ini hanya memasarkan gas untuk rumah tangga sebanyak 1 persen dari total produksi.

"Yang kita lihat adalah rakyat, ini pasti akan memudahkan rakyat. Kami menjadi sibuk, bekerja lebih keras itulah tugas dari badan usaha negara. Karena belum jelas, sedang dalam pembicaraan kita belum bisa proyeksi keuntungan berapa," jelasnya.

Selain itu, Jobi menjelaskan, berbeda dengan rencana gas rumah tangga, sektor industri belum dapat menikmati penyeragaman harga. Sebab, harga gas industri tergantung jarak industri dengan sumber gas yang akan digunakan.

"Pendekatannya, industri kalau basisnya gas dia harus membangun industri berbasis gas di mana dia harus dekat dengan sumber gas. Sehingga tidak ada jarak, karena begitu ada jarak mau dikirim lewat LNG, mau dikirim lewat jaringan itu ada cost," tandasnya.