Ini Tantangan dan Peluang UMKM Manfaatkan Fintech di Era Digital

Merdeka.com - Kaprodi Doktor Ilmu Manajemen FEB Unpad Sulaiman Rahman Nida angkat suara mengenai kehadiran financial technology (fintech) dewasa ini. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mendukung pelaku UMKM menggunakan fintech.

Salah satu pendukungnya adalah kenyamanan, keamanan, kesesuaian transaksi, kemudahan pencatatan, serta peningkatan penjualan. Namun demikian, terdapat juga beberapa faktor penghambat pada penggunaan layanan ini adalah implementasi teknologi, biaya, serta kesiapan infrastruktur.

"Saat ini, tantangan dan peluang yang kita hadapi ke depan adalah skala ekonomi, daya saing, literasi teknologi, tingkat pendidikan, dan kuantitas UMKM serta LKM," kata Sulaiman saat menjadi pembicara dalam acara Doctorate Business Issue Forum (Dorbis) 2018 bertema Fintech: Peluang dan Tantangan di Era Digital Ekonomi," Dikutip keterangannya.

Dekan FEB Unpad, Yudi Azis mengatakan, perkembangan ekonomi digital juga turut mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, FEB Unpad turut ikut serta bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka Digital Talent Scholarship dalam rangka meningkatkan ekonomi digital di Indonesia.

"Di Fakultas sendiri kami bekerja sama dengan Kominfo untuk 1000 digital talent dan Insya Allah ke depannya akan ditingkatkan," ujar Yudi.

Menurut Yudi, sumber daya manusia terkait ekonomi digital ini masih sangat langka. Salah satu faktornya yaitu karena minimnya pemahaman terkait digital transformasi dan bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan.

"Selain mengadakan seminar, di tahun ini kami juga mendirikan Program Studi untuk S1 namanya Bisnis Digital, peminatnya ada sekitar 3 ribuan. Jadi yang menjadi kekhawatiran saya dan yang lain adalah jangan sampai kita ini hanya dijadikan pasar," kata Yudi.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika yang diwakili oleh Staf Khusus Menkominfo, Lis Sutjiati mengatakan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi digital revolution, di mana internet adalah infrastrukturnya. Namun masih banyak permasalahan yang menyebabkan digital revolution di Indonesia tidak berkembang.

"Kalau di lihat masalah itu melibatkan 18 kementerian untuk menyelesaikan. Jadi masalah digitalisasi bukan masalah teknologi tapi seperti membangun satu pemerintahan baru," kata Lis.

Dikatakan, hampir banyak negara di dunia memiliki kementerian digital. "Kita pelajari bahwa negara-negara yang maju digitalnya ternyata mereka mempunyai yang namanya national digital strategy,” kata Lis.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ekonomi digital ini pemerintah tidak bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah harus melibatkan berbagai pihak untuk menemukan solusi bersama. "Saat ini, sudah ada sejumlah program pemerintah untuk meningkatkan geliat ekonomi digital, diantaranya adalah dengan meningkatkan jumlah teknopreneur di Indonesia," kata Lis.