Ini tugas Kemenkeu, BI, OJK, LPS tangkal krisis muncul di Tanah Air

Merdeka.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) bidang Pengelolaan Moneter, Perry Warjiyo menjelaskan tugas maring-masing institusi pemangku kepentingan sektor ekonomi dalam menangkal krisis. Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memiliki stress test sebagai acuan penanganan saat krisis menghampiri Indonesia.

BI, lanjutnya, bertugas mengawasi indikator seperti nilai tukar hingga stabilitas sistem keuangan. "Itu juga dikembangkan dari sisi makroprudensialnya. Jadi BI fokus di dalamnya juga mengenai capital flows, utang luar negeri swasta, dan indikator untuk stabilitas sistem keuangan, risiko sistemik seperti apa," ujarnya saat ditemui di Bali, Kamis (2/3).

Perry melanjutkan, tugas OJK mengembangkan mengenai kesehatan lembaga keuangan, bank, nonbank, dan pasar modal. Sementara, menteri keuangan mengembangkan indikator untuk berbagai risiko fiskal seperti bagaimana dampak jika pajak kurang, defisit terlalu tinggi, termasuk juga risiko pasar Surat Berharga Negara (SBN). "Karena kemenkeu sangat concern," ucapnya.

LPS, tambahnya, mengembangkan deteksi dini terhadap risiko perbankan maupun juga persiapan penanganannya. "Dalam UU PPKSK itu kan pertemuan di tingkat menteri, gubernur BI, ketua OJK, LPS setiap 3 bulan sekali minimal dan bisa ditambah. Selama ini secara rutin dilakukan di mana membahas asesmen berbagai indikator deteksi ini, bagaimana risikonya, dan kebijakan-kebijakan apa yang harus dikeluarkan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan risiko."

Seperti diketahui, Direktur Core Indonesia, Mohammad Faisal memprediksi ekonomi global masih akan terus bergejolak. Salah satu pemicunya adalah keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) beberapa waktu lalu. Selain itu, hasil dari referendum di Italia yang mengakibatkan lengsernya PM Mateo Renzi pada awal Desember juga mempengaruhi ekonomi dunia.

"Meskipun guncangan ekonomi tidak sebesar yang diperkirakan keputusan tersebut telah berdampak buruk pada sektor finansial dan kinerja ekspor dan investasi di kawasan tersebut. Terlebih referendum Italia yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Eropa terhadap institusi UE dan mata Uang Euro," jelasnya di kantor CORE Indonesia, Jakarta.

Kemudian, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS) di tahun lalu yang hanya 1,6 persen atau melambat dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 2,6 persen juga mempengaruhi ekonomi dunia. Perlambatan ekonomi Amerika merupakan sentimen awal negatif terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Selanjutnya, pertumbuhan China juga mengalami perlambatan ditahun ini yang hanya tumbuh 6,6 persen, lebih lambat dibanding tahun lalu yang mencapai 6,9 persen.

Menurutnya ini disebabkan faktor eksternal terutama turunnya pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh kebijakan transformasi pemerintah China. "Kemudian juga disebabkan ketergantungan pada utang dan investasi dalam membiayai ekonomi," tutupnya.