Ini untung pengusaha dari negara tax haven versi Ditjen Pajak

Merdeka.com - Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Mekar Satria Utama mengatakan negara yang menganut Tax Heaven atau surga pajak memberi peluang investor untuk mendapat keuntungan besar dari rendahnya pajak yang diberikan. Selain itu, investor juga mendapat kesempatan untuk membuat perusahaan dengan tujuan khusus atau paper company.

"Institusi di perpajakan itu memberikan peluang kepada investor bisa jadi di sini orang Indonesia, dia ke Common Island misalnya, kenapa ke sana? Karena di situ tarif pajaknya lebih rendah daripada di Indonesia, di situ diberikan kesempatan untuk menciptakan paper company," ujar Satria di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (5/4).

Dia menjelaskan perusahaan tersebut tak memiliki pegawai seperti perusahaan biasa. Selain itu, perusahaan yang dibangun untuk tujuan khusus ini juga tak memiliki kantor.

"Jadi disediakan kotak pos saja nanti orang-orangnya tinggal beli tanda surat masuk nanti tugasnya dia hanya meneruskan surat tersebut, orangnya tidak ada," tegas dia.

Hanya saja, lanjut Satria, secara legal entity perusahaan tersebut seolah-olah menjadi pemilik sebuah perusahaan asal Indonesia yang ada di Common Island. Bahkan, Satria tak segan menyebut pabrik-pabrik besar yang ada di Indonesia dimiliki oleh 'kotak pos' yang ada di Common Island.

"Pabrik kita yang besar di sini bisa sampai puluhan hektar pemiliknya bisa saja hanya kotak pos yang ada di Common Island. Tujuannya apa? Karena tarif pajaknya lebih rendah daripada di Indonesia. Dan mereka bisa membuat kondisi seolah-olah pabrik di sini melakukan penjualan di Common Island. Paper company hanya bikin papernya saja tapi barang tidak dikirim kesana," jelas dia.

Lebih lanjut, kata dia, keuntungan bagi mereka yang melaksanakan tax heaven itu adalah mempermudah transaksi transfer pricing. Transaksi transfer pricing tersebut dinilai akan sangat merugikan Indonesia.

"Karena dengan begitu seolah-olah selalu rugi karena dia jual dengan harga yang murah terus dia beli bahan baku dengan harga yang tinggi. Dia kan bukan hanya membuat di satu tempat, tapi beberapa perusahaan, bisa beli bahan bakunya di British Virgin Island, dia jualnya melalui Common Island. Pada saat beli barang dia mahal, pada saat dia jual murah. Sehingga, kita pasti marjinnya tipis banget dan akan selalu rugi," pungkas dia.

Sebelumnya, bocoran data yang berjuluk Panama Papers menjangkau Indonesia. Skandal terungkapnya upaya pengemplangan pajak serta pencucian uang ini turut mencakup perusahan dari Tanah Air.

Jika mengakses data offshoreleaks.icij.org, dengan mengetik kata kunci 'Indonesia', akan diperoleh data-data klien yang pernah berjejaring dengan firma hukum Mossack Fonseca. Firma ini dibobol oleh seorang pembocor bernama sandi John Doe. Oleh Doe, data sebesar 2,6 terabita (setara 11,6 juta dokumen) itu diserahkan kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasinal (ICIJ).

Ditilik sekilas, nama perusahaan-perusahaan yang tenar bagi pembaca Indonesia ada dalam arsip Panama Papers. Mereka dibagi menjadi tiga Kategori. Pertama adalah 17 perusahaan masuk jenis Officers & master clients, artinya korporasi itu memakai identitas yang jelas lalu menanamkan asetnya di negara surga pajak. Ada dua perusahaan Tbk di dalamnya, serta beberapa anak usaha perbankan multinasional yang cukup kondang.

Kategori kedua adalah offshore entities menginduk pada korporasi asal Indonesia, jumlahnya 41 unit. Nama-nama perusahaan 'cangkang' ini - karena dari sisi aset sulit dilacak siapa pemiliknya - memakai nama-nama yang kurang familiar bagi publik di Tanah Air. Misalnya Paving Investment, Lilac Swiss, atau Capsec Ltd.

Kategori ketiga adalah data yang menunjukkan perusahaan terdaftar menanamkan modal di negara-negara surga pajak, melalui bantuan Mossack Fonseca. Jumlahnya mencapai 2.190 alamat usaha. Mayoritas berkantor di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yakni dari kawasan segitiga emas Kuningan-Sudirman-Thamrin.

Masuk dalam tiga kategori itu tidak otomatis menyatakan sebuah perusahaan melanggar hukum. Namun, setidaknya data ini membuktikan eksistensi perusahaan asal Indonesia menanamkan uangnya ke wilayah dengan kebijakan pajak sangat minimal.

Sejauh ini belum ditemukan nama perseorangan khusus dari Indonesia yang melakukan aktivitas pencucian uang secara ilegal melalui bocoran data Mossack Fonseca. Namun data yang sudah diakses sampai sekarang baru permukaan.