Ini usulan pimpinan parlemen ke Jokowi atasi kemiskinan RI
Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. Zulkifli mengaku telah memberikan sejumlah usulan agar langkah pengurangan kesenjangan bisa lebih optimal.
Usulan pertama yang diajukan yakni penyediaan sembako dikembalikan kepada Bulog. Nantinya, Bulog akan mendistribusikan sembako ke koperasi-koperasi. Setelah itu, koperasi baru menyebarkannya ke pengecer-pengecer.
"Sembilan bahan pokok kembali ke bulog, bulog nanti kirim ke koperasi. Koperasi langsung kepada pengecer-pengecer di Kabupaten/Provinsi. Sehingga menghapus rensiking atau menghapus komisi-komisi," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3).
-
Mengapa Zulkifli Hasan mendukung UMKM? 'UMKM menopang masa depan ekonomi Indonesia, kenapa? Karena 64% bisnis di Indonesia berasal dari UMKM, Kuncinya UMKM maju, ekonomi maju.' jelas Zulhas.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Bagaimana Mendag Zulkifli Hasan mendorong UMKM? “UMKM juga harus ikut berjualan secara digital melalui lokapasar (marketplace). Dengan begitu, pasar untuk produk-produk mereka tidak hanya berada di satu kota, namun dilihat oleh seluruh dunia. Jangkauannya jadi tidak terbatas,“ papar Mendag Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Kemudian, dia mengusulkan peningkatan peran pengusaha lokal di daerah untuk membantu proyek pemerataan pembangunan. Dia pun menyarankan adanya redistribusi aset termasuk tanah. Selain itu, pemerintah disarankan memperbaiki akses permodalan lembaga perbankan dan non-bank untuk pengusaha-pengusaha di daerah.
"Soal lahan, kata pak Ketua DPR tadi 0,2 pertanian, gini rasio pertanian hanya 0,2 hektare agar segera redistribusi aset terutama tanah. Keempat, akses permodalan lembaga perbankan non perbankan para pengusaha yang di daerah Kabupaten Provinsi ini dipermudah. Dibantu juga manajemennya," jelasnya.
Terakhir, pemerintah diminta menggelar pelatihan-pelatihan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar mengembangkan bisnis mereka. Zulkifli menegaskan pimpinan-pimpinan dewan setuju dengan usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk merevisi UU soal devisa. Perubahan UU itu diyakini dapat meningkatkan jumlah devisa yang masuk negara lebih maksimal.
"Semua sepakat harus ada sinergi positif 8 lembaga, DPR, MPR, DPR semua yang lain. Saling mendukung termasuk rencana dari wapres untuk merevisi uu mengenai devisa. Selama ini ekspor kadang-kadang nyangkut uangnya di Singapura, Hongkong. Nah nanti ekspor itu kita isi agar masuk ke tanah air," tambahnya
Di lokasi yang sama, Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi rencana pemerintah meminimalisir kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Menurutnya, Jokowi telah menjabarkan program-program pengentasan kesenjangan dengan baik.
"Saya mencermati pertama saya memberi apresiasi kepada Presiden Jokowi yang memberikan menjabarkan pertemuan ini sangat baik dan juga kepada negara-negara lain. Saya lihat bahwa yang sekarang ini pertumbuhan yang baik memberikan gambaran positif," kata Setnov.
Dalam pertemuan itu, Setnov juga mengingatkan soal persiapan pemerintah menuju Indonesia 2045 di segala sektor. Di bidang ekonomi, pemerintah diminta untuk mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan berkualitas agar tidak kalah dengan negara lain.
"Mengenai persiapan menghadapi era sampai 2045. Karena 2015-2025-2035-2045 menunjukan kita semakin kuat menjadi negara di antara 5 terbesar memberikan optimisme," tandasnya.
"Yang jelas bagi para investor adalah persiapan dalam vocation yaitu, menyiapkan tenaga yang siap karena sekarang ini diberikan program oleh menteri perindustrian yaitu satu juta dalam tahun ini untuk stok tenaga yang siap. Supaya kita bisa dengan teknologi yang tinggi kita punya skill sehingga tidak kalah dengan tenaga lain," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaPotensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp327 triliun harus dioptimalkan
Baca SelengkapnyaYusril mengusulkan ada pembenahan sistem politik hingga sistem negara di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBangsa yang merdeka ialah bangsa yang mampu mengentaskan masyarakatnya dari jurang kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPrabowo Ingin Tambah Kementerian, Zulhas: Kader PAN Banyak yang Hebat-Hebat
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca SelengkapnyaZulhas mengatakan, Jokowi dan Prabowo menunjukkan semangat tinggi untuk membangun Indonesia lebih baik.
Baca SelengkapnyaZulhas Lapor Jokowi: Saya ke Indonesia Timur, Prabowo-Gibran sambutannya Luar Biasa
Baca Selengkapnya"Kita akan turunkan pajak kelas menengah di Indonesia," kata Cak Imin.
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya