Inpex dan Shell Diminta Tak Sandera Proyek Blok Masela
Merdeka.com - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI Komisi VII. Dia meminta kepada Inpex Corporation dan Shell untuk tidak menyandera proyek Abadi Masela.
"Kami terus memaksa Inpex dan Shell untuk tidak menyandera proyek ini (Abadi Masela) karena ini strategi masing-masing korporasi," ujar Dwi dalam RDP DPR RI Komisi VII, Jakarta, Rabu (16/11).
Sebelumnya ketika Shell melepas participating interest (PI) yakni sebanyak 35 persen pada proyek Blok Masela, maka tentu yang mendapatkan PI tersebut yakni Inpex. Namun, negosiasi yang dilakukan Inpex dan Shell gagal.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa isi PKS BPH Migas dan Pemprov Sultra? Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.'Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,' ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.
-
Siapa yang menandatangani PKS BPH Migas dan Sulut? Dalam upaya meningkatkan pengendalian dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT/Solar) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP/Pertalite) agar tepat sasaran dan tepat volume di Sulawesi Utara, Kepala BPH Migas Erika Retnowati dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS).
-
Dimana pertemuan Kementan dan SKK Migas berlangsung? Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/9).
-
Dimana PKS BPH Migas dan Sulut ditandatangani? Adapun agenda penting ini telah dilakukan di Manado, Sulawesi Utara pada Senin (23/4/2024).
"Ada waktu itu untuk negosiasi antara Inpex dengan Shell yang kemudian negosiasi ini gagal sehingga Inpex tidak mengambil alih," terang dia.
Ketika negosiasi tersebut gagal, Shell melakukan bidding tender secara terbuka. Dwi pun mengakui pada saat lelang terbuka tersebut ada beberapa yang tertarik untuk masuk ke Blok Masela.
Kendati begitu, pada update data posisi terakhir Inpex sudah mencoba membangun kolaborasi strategi dengan Pertamina sebagaimana yang telah diarahkan oleh pemerintah waktu itu. "Pertamina sudah melakukan data room study dan dijanjikan oleh Pertamina November ini menyampaikan namanya non founding over kepada Shell. Kami sedang menunggu itu," jelas dia.
Di sisi lain, Dwi pun menambahkan bahwa Petronas juga tertarik untuk masuk dan kalau mungkin bisa bekerja sama dengan Pertamina dalam hal pergantian Shell.
Sebagai informasi, Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Fatar Yani Abdurrahman menyampaikan, petronas berminat untuk mengelola proyek migas Blok Masela, di Tanimbar Maluku. Sebelumnya pada tahun 2020, Shell memberitahukan untuk mundur dari proyek pengembangan Blok Masela.
"Ada yang nawarin Petronas dia tertarik, kita masih kaji. Petronas tinggal nunggu komitmen pemerintah, mekanisme masih diomongin lanjut. Cuma menyatakan berminat," ujar Fatar, kepada media, Jakarta, (15/11).
Kemunduran yang dilakukan oleh Shell tersebut membuat SKK Migas merasa kecewa terhadap Shell. Menurut Fatar pemerintah kecolongan karena keputusan yang diambil Shell untuk mundur dari Blok Masela.
"Kita kecolongan ketika Shell, pada waktu itu kita yang pertama kali bikin dan bagus sekali di Indonesia dalam term on condition fiskal-nya, dia gak nerapin sampai produksi," terang Fatar.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota Komisi VII, Muhammad Nasir blak-blakan aksi mafia migas di Inhil.
Baca SelengkapnyaSKK Migas minta rencana pengembangan di Blok Masela oleh Pertamina rampung dalam satu bulan.
Baca SelengkapnyaKontrak operasi PT Vale di Indonesia akan berakhir pada 28 Desember 2025
Baca SelengkapnyaSKK Migas mencatat, ada sejumlah aspek yang membuat proyek Abadi Masela terhenti.
Baca SelengkapnyaProyek Abadi Blok Masela sempat terhenti akibat Pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaDalam hal ini, Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mendapat porsi 20 persen. Sementara Petronas Masela Sdn Bhd sebesar 15 persen.
Baca SelengkapnyaMasuknya Pertamina menjadi bukti negara hadir untuk menjamin ketahanan energi nasional.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menilai, Vale SA tidak berniat menggelontorkan investasinya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung (Kejagung) bahkan telah menggeledah tiga lokasi berkaitan dengan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Baca SelengkapnyaKebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca SelengkapnyaMenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Rapat dengan Banggar DPR, Rabu (5/6).
Baca SelengkapnyaOrmas Keagamaan juga perlu mengkaji aspek pengelolaan lingkungan selama dan pasca operasi penambangan.
Baca Selengkapnya