INSA: Indonesia sudah lepas dari ketergantungan kapal asing

Merdeka.com - Pelaksanaan asas cabotage di Indonesia selama sembilan tahun terakhir sejak terbitnya Inpres Nomor 5 tahun 2005 diklaim mampu memutus ketergantungan Indonesia terhadap penggunaan kapal-kapal asing untuk angkutan laut dalam negeri.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, pada 2005 tercatat sebanyak 44,53 persen atau 91,8 juta ton dari total 206,3 juta ton muatan angkutan laut dalam negeri diangkut dengan menggunakan kapal asing milik perusahaan pelayaran luar negeri.

Setelah sembilan tahun, kini sebanyak 99,65 persen atau 359,67 juta ton dari total 360,95 juta ton sudah diangkut dengan menggunakan kapal-kapal dalam negeri.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap penggunaan kapal-kapal asing sangat dirasakan sebelum terbitnya Inpres tersebut. Kondisi itu terjadi terutama sejak diberlakukannya kebijakan scrapping atas kapal-kapal berusia di atas 25 tahun pada era 1980-an, sehingga kapal-kapal milik perusahaan luar negeri banyak yang melaksanakan kegiatan pengangkutan dalam negeri.

"Tahun 1995 armada asing lebih mendominasi dibanding lokal. Tercatat, kapal nasional hanya 5.050 unit atau defisit atas kapal asing yang tercatat 6.397 unit," ujar Carmelita di Jakarta, Jumat (28/3).

Pelaksanaan Inpres No.5 tahun 2005 mampu membalikkan keadaan. Pasalnya, jumlah kapal mencapai 12.326 unit dengan kapasitas terpasang tercatat 19,3 juta GT.

"Indonesia sudah bisa melepaskan diri dari ketergantungan penggunaan kapal dari luar negeri pada kegiatan angkutan laut dalam negeri," tegasnya.

Selama sembilan tahun ini, keberhasilan asas cabotage cukup dirasakan di Indonesia. Bukan hanya bagi pelayaran, juga bagi sektor usaha lainnya seperti galangan, kepelabuhanan, asuransi dan keuangan.

Informasi saja, pelayaran nasional saat ini sudah mengoperasikan kapal-kapal berskala besar dengan investasi yang tinggi seperti jenis VLCC, VLGC, FPSO, FSO, Panamax, Post Panamax, Kontainer berkapasitas 2000 TEUs, AHTS 12.000 HP,  PSV, DSV di mana sebelum asas cabotage, hanya dimiliki pelayaran luar negeri.

Asas cabotage di Indonesia mulai diberlakukan seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang ditandatangani oleh Presiden pada 28 Maret 2005.