Intip paket kebijakan PM Malaysia selamatkan ekonomi negaranya

Merdeka.com - Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak mulai mengambil sikap menanggapi pelemahan ekonomi dan nilai tukar mata uang negaranya. Salah satu kebijakan konkret Najib adalah, pemerintah Malaysia akan menyuntik dana USD 4,6 miliar pada perusahaan investasi ekuitas pemerintah.

Dilansir dari CNBC, Najib akan menambah modal ke perusahaan ValueCap dan perusahaan ini akan berinvestasi kembali di perusahaan-perusahaan Malaysia yang sahamnya telah anjlok beberapa waktu ini.

Menurut Najib, langkah ini diperlukan untuk menopang pasar saham negaranya yang melambat dan mendukung perekonomian secara umum.

Tidak hanya itu, untuk mendongkrak perekonomian, Najib akan membebaskan bea masuk impor bagi industri hingga ekonominya kembali pulih. Namun Najib belum merinci sektor apa saja yang akan mendapat pembebasan bea masuk impor.

Nilai tukar Ringgit Malaysia anjlok parah terhadap dolar Amerika (USD) atau hampir 19 persen sepanjang tahun ini. Pasar saham Malaysia juga anjlok 8,95 persen dalam periode yang sama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Namun, tidak ada kebijakan baru yang disampaikan Presiden Jokowi. Paket kebijakan yang disampaikan merupakan hasil deregulasi atau pemangkasan kebijakan sebelumnya.

"Pemerintah meluncurkan paket kebijakan yang dibagi tiga tahap. Kali ini tahap I. Nanti ada paket II dan III konsisten kita lakukan terus," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (9/9).

Presiden memaparkan, kebijakan pertama mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, kepastian usaha dan penegakan hukum. Caranya dengan melakukan deregulasi aturan yang sudah ada sebelumnya yang dinilai menghambat gerak sektor industri.

"Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk ke tim. Sehingga ini bisa hilangkan duplikasi, dan memangkas aturan yang menghambat daya saing industri nasional. juga disiapkan 17 peraturan pemerintah, 11 perpres, 63 permen," ujar Presiden Jokowi.

Presiden memaparkan, pemerintah juga menjanjikan menyederhanakan perizinan, sinergi, kualitas pelayanan dengan menggunakan pelayanan elektronik. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan deregulasi ini pada September-Oktober 2015.

Kebijakan kedua menyangkut percepat proyek strategis. Caranya dengan menghilangkan sumbatan dalam implementasi proyek. Caranya dengan menyederhanakan izin, menyelesaikan tata ruang, percepatan pengadaan barang dan jasa, dan hambatan hukum.

"Kita perkuat peran kepala daerah untuk mendukung percepatan proyek strategis," jelasnya.

Kebijakan ketiga, meningkatkan investasi properti. Dengan cara membangun perumahan dan investasi besar di sektor properti.

Presiden menegaskan, paket kebijakan ekonomi ini bertujuan menggerakkan sektor riil yang diyakini bakal memperkuat pondasi ekonomi nasional.

"Saya yakin paket pertama ini akan perkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, perdagangan lancar, membuat pariwisata bergairah, menjadikan kesejahteraan nelayan membaik dengan produksi ikan tangkap dan hemat bahan bakar," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerja sama semua pihak. Presiden mengajak semua komponen masyarakat bergotong royong menghadapi tantangan melemahnya perekonomian global.

"Pemerintah tidak sekedar komitmen dengan paket kebijakan, tapi serius dalam pelaksanaan komitmen. Saya dibantu wapres dan kabinet akan pimpin langsung paket kebijakan agar langkah terobosan benar-benar terwujud," tutupnya.