Intip Strategi Presidensi G20 Bantu Negara yang Terancam Gagal Bayar Utang
Merdeka.com - Salah satu isi hasil Pertemuan Ketiga Finance Ministers & Central Bank Governors (FMBCG) menyepakati dukungan membantu negara-negara yang tengah menghadapi gagal bayar utang.
Setidaknya dibutuhkan dana USD 100 miliar dolar untuk membantu negara-negara tersebut. Hanya saja yang baru terkumpul secara sukarela sebesar USD 73 miliar.
"Kami menyambut janji sebesar USD 73 miliar melalui penyaluran sukarela Hak Penarikan Khusus (SDR) atau kontribusi yang setara, dan menyerukan komitmen lebih lanjut dari semua negara yang bersedia dan mampu untuk memenuhi total ambisi global sebesar USD 100 miliar kontribusi sukarela untuk negara-negara yang paling sedang membutuhkan," dikutip dari ringkasan Presidensi G20 jalur keuangan, Nusa Dua, Bali, Minggu (17/7).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang berkomitmen untuk pendanaan? Pada 15th Conference of Parties (COP15) of the UNFCCC di Denmark tahun 2009, Putu mengungkap bahwa negara maju berkomitmen tujuan kolektif memobilisasi 100 miliar dolar per tahun mulai 2020 untuk aksi iklim bagi negara berkembang, yaitu aksi mitigasi terhadap perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
Dalam pertemuan tersebut, para negara anggota G20 menyambut baik instrumen kebijakan Resilience and Sustainability Trust (RST) dan meminta IMF untuk memastikan operasionalisasi penuhnya pada Pertemuan Tahunan 2022.
Tujuannya untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah, negara-negara kecil yang memenuhi syarat, dan berpenghasilan menengah yang rentan. Sebab, negara-negara tersebut saat ini tengah dihadapkan pada tantangan struktural jangka panjang yang menimbulkan risiko makro ekonomi, termasuk yang berasal dari pandemi dan perubahan iklim.
"Kami menyambut janji untuk kontribusi sukarela kepada RST dan meminta kontribusi lebih lanjut untuk itu dan untuk Pengurangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Trust (PRGT) untuk memastikan kumpulan kontributor yang luas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan," tulisnya.
Kreditur untuk Zambia
Presidensi G20 kembali menegaskan komitmennya untuk meningkatkan upaya penerapan Kerangka Kerja Umum bagi Perlakuan Utang di luar DSSI. Agar pembayaran utang tetap bisa dilakukan tepat waktu, tertib dan terkoordinasi.
Dalam hal ini Negara Presidensi G20 menyambut pertemuan pertama komite kreditur untuk Zambia. "Kami menantikan penyediaan jaminan pembiayaan untuk Zambia, dan mendorong penyelesaian tepat waktu dari perawatan utang untuk Chad dan Ethiopia," tulisnya.
Presidensi G20 mencatat situasi utang yang memburuk di beberapa negara berpenghasilan menengah yang rentan. Sehingga dibutuhkan koordinasi multilateral yang melibatkan semua kreditur bilateral untuk mengambil tindakan cepat guna menanggapi permintaan negara-negara berpenghasilan menengah untuk penanganan utang.
"Kami menekankan pentingnya kreditur swasta dan kreditur bilateral resmi lainnya untuk berkomitmen memberikan perlakuan utang dengan persyaratan yang paling tidak menguntungkan untuk memastikan pembagian beban yang adil sejalan dengan prinsip komparatif perlakuan," kata dia
Presidensi G20 menegaskan pentingnya upaya bersama oleh semua aktor, termasuk kreditur swasta, untuk terus berupaya meningkatkan transparansi utang. "Kami terus mendorong semua pemberi pinjaman sektor swasta untuk menyumbangkan data ke Institute of International Finance (IIF)/Portal Repository Data OECD bersama," tulisnya.
Eksplorasi Pilihan Lain
Di sisi lain, Presidensi G20 tetap terbuka untuk mengeksplorasi opsi yang layak bagi negara-negara untuk secara sukarela menyalurkan SDR melalui Bank Pembangunan Multilateral (MDB). Hal ini dilakukan sambil menghormati kerangka hukum nasional dan kebutuhan untuk mempertahankan status aset cadangan SDR.
"Kami akan terus mencari cara, termasuk melalui langkah-langkah pengoptimalan neraca dan jalan potensial lainnya, untuk memaksimalkan dampak pembangunan MDB," katanya.
Negara anggota G20 juga menyambut baik laporan dari Independent Review on MDBs’ Capital Adequacy Frameworks (CAF). Pihaknya pun menantikan diskusi lebih lanjut mengenai rekomendasinya yang dapat membuka sejumlah besar pembiayaan pembangunan sambil mempertahankan status kreditur pilihan MDB.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.
Baca SelengkapnyaDampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.
Baca SelengkapnyaRasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan dengan pasti bentuk dan sasaran program tersebut, kemudian membandingkannya dengan sumber daya yang dimiliki.
Baca SelengkapnyaDana ini juga dialokasikan untuk menjaga keamanan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang berada di Israel.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Puan dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Amerika Selatan.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaLuhut meyakini Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaIni penjelasan Kementerian Keuangan mengenai utang baru Rp600 triliun.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaCadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Baca Selengkapnya