Follow
Investasi bodong marak di daerah, OJK bakal bentuk perwakilan
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Mengingat, lembaga superbodi itu tidak hanya mengawasi industri keuangan besar dan lembaga keuangan mikro, tetapi juga mengedukasi dan melindungi konsumen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad saat rapat kerja terkait anggaran OJK 2015 dengan Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Selasa (17/9) malam. Saat ini, kata dia, OJK masih mengikuti pola pemikiran Bank Indonesia. Di mana, perwakilan OJK hanya ada di daerah dengan jumlah bank signifikan. Belakangan, pola ini memunculkan celah dalam perlindungan konsumen.
Banyak kasus investasi bodong yang merugikan masyarakat terjadi di daerah yang tidak ada perwakilan OJK. "Seperti di Indonesia Timur. Sekarang ini perwakilan OJK tidak ada di Maluku Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Barat."
-
OJK ungkap 4 modus penipuan keuangan, apa saja? Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan ada empat modus penipuan yang belakangan ini terjadi dan memakan banyak korban kerugian.
-
Apa yang dilakukan OJK untuk investasi kripto? Kendati industri kripto mengalami kebangkitan pasca menangnya Trump dalam Pilpres AS, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap mengingatkan bahwa meskipun kripto menarik, instrumen ini memiliki risiko tinggi dan masih tergolong spekulatif.Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami dengan baik risiko dan cara berinvestasi di kripto sebelum memulai.
-
Siapa yang ngomong OJK mau terapkan strategi anti-fraud? 'Saat ini OJK akan segera menerbitkan Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan yang diharapkan dapat menjadi pedoman penerapan strategi anti-fraud dan korupsi yang terintegrasi dan dapat digunakan seluruh Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan best practices maupun global practices terkini,' kata Mahendra.
-
Gimana cara OJK tekan korupsi? Komitmen antikorupsi OJK tersebut kata Mahendra, diturunkan juga kepada industri jasa keuangan dengan memastikan ketentuan yang diterbitkan OJK mampu menciptakan tata kelola yang efektif di industri jasa keuangan sehingga bisa meminimalkan kemungkinan korupsi.
-
Mengapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
Terkait itu, OJK mengajukan anggaran operasional tahun depan sebesar Rp 3,8 triliun, sebanyak Rp 250 miliar bakal digunakan untuk membangun kantor perwakilan di daerah. Dari anggaran Rp 3,8 triliun, sebanyak Rp 1,9 triliun berasal dari APBN 2015, sisanya Rp 1,8 triliun dari pungutan industri keuangan.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto memperkirakan penyerapan anggaran OJK akhir tahun ini sebesar 92,1 persen dari total pagu anggaran Rp 2,4 triliun. Per 1 September, realisasi penyerapan anggaran OJK baru mencapai 43,5 persen. "Sebagian besar kontrak dari pengadaan barang dan jasa pembayaran jatuh tempo akan jatuh di akhir tahun." (mdk/arr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Inarno menekankan agar masyarakat mewaspadai investasi ilegal. OJK disebut selalu menjalin sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Untuk mewaspadai investasi ilegal, masyarakat perlu mengenali karakter dan modus investasi ilegal.
Baca Selengkapnya
Sanksi denda Rp3,6 miliar itu dijatuhkan kepada empat pihak. Di antaranya, tiga manajer investasi dan satu emiten.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data OJK, tercatat ada 1.367 investasi ilegal sejak tahun 2017-2023.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca Selengkapnya
OJK juga tengah menyusun cyber security guideline yang akan diterapkan di sektor IAKD, termasuk untuk aset kripto.
Baca Selengkapnya
Untuk nilai transaksi aset kripto juga mengalami pertumbuhan dari Rp42,34 triliun per Juli 2024 menjadi Rp48 triliun pada Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Komisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan
Baca Selengkapnya
OJK berencana menetapkan modal minimum Rp3 triliun bagi Industri Jasa Keuangan (IJK) yang mau masuk ke bisnis emas atau bulion.
Baca Selengkapnya
Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Dari nominal tersebut, salah satunya berasal penggalangan dana dari penawaran saham perdana mencapai Rp4,39 triliun.
Baca Selengkapnya