Investasi Dinilai Bakal Naik Jika Aturan Turun UU Cipta Kerja Selesai Tepat Waktu
Merdeka.com - Duta Besar RI untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis mengatakan, UU Cipta Kerja menjadi perhatian investor asing. Sebab, UU ini menjanjikan perizinan atau regulasi yang lebih sederhana dan terintegrasi, sehingga akan mempermudah proses investasi di Indonesia.
"Saya pikir omnibus law punya objektif yang sangat bagus, yaitu menyederhanakan dan menyelaraskan regulasi dan prosedur. dan ini memang komplain yang banyak kita dengar kenapa sih terlalu sulit untuk melakukan investasi, kenapa terlalu banyak regulasi dan prosedur yang berbelit. Baik pada tingkat pusat maupun regional," ujar Todung, Jumat (27/11).
Menurutnya, UU Cipta Kerja menjadi jawaban dari prosedur yang membingungkan. Jika aturan implementasi dari UU ini dapat selesai tepat waktu dan berjalan efektif, ini akan menarik banyak investor.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Bagaimana Menko Perekonomian ingin memperkuat kerja sama ekonomi? "Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
"Buat saya omnibus law ini kalau dia efektif dilaksanakan dan implemented regulation nya bisa keluar ontime dia akan bisa hand in hand dengan IE-CEPA untuk menggaet lebih banyak investment untuk masuk ke Indonesia," jelasnya.
Dengan begitu, akan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dan bisa diprediksi, juga lebih ramping dari sisi perizinan atau regulasi.
"Ratifikasi juga sudah dilakukan oleh Norwegia juga oleh Islandia, mudah-mudahan dalam waktu dekat Indonesia juga bisa melakukan ratifikasi terhadap IE-CEPA sehingga dia bisa dengan omnibus law menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif," tandasnya.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaSyarat ini harus berjalan optimal sehingga ekonomi Indonesia bisa meroket
Baca SelengkapnyaDimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca SelengkapnyaLuhut mengatakan, terdapat sejumlah persiapan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan Wealth Management Centre (WMC) yang menggunakan skema family office.
Baca SelengkapnyaDia sering menyampaikan kepada pengusaha maupun investor domestik maupun luar negeri, bahwa saat ini bukan lagi eranya biaya UMR murah.
Baca SelengkapnyaRevisi UU IKN yang baru untuk memberikan kewenangan lebih terhadap OIKN dari yang awalnya sebagai pengguna menjadi pengelola anggaran.
Baca SelengkapnyaSalah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca SelengkapnyaSistem perizinan yang cepat dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.
Baca SelengkapnyaJokowi mewanti, Golden Visa hanya boleh digunakan untuk mereka yang hanya memenuhi syarat ketat dan tidak sembarangan diberikan.
Baca SelengkapnyaKata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai.
Baca Selengkapnya