Istana: Pemangkasan Eselon III & IV Tak Ada Hubungan dengan Pengurangan Pegawai

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berencana memangkas jabatan struktural eselon III dan IV. Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan pemangkasan jabatan eselon tidak terkait dengan pengurangan pegawai.

"Kalau eselon dirampingkan idenya sama sekali ngga ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, kenaikan pangkat, ruang kenaikan pangkat menjadi berkurang. Apalagi ini penurunan penghasilan, nggak sama sekali," tegasnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Pratikno menekankan, rencana pemangkasan eselon III dan IV semata untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dengan tidak adanya struktural eselon III dan IV, pengambilan keputusan dipandang singkat karena hanya ditangani eselon I dan II.

"Jadi kalau eselon III-IV berkurang, rentang jadi pendek, sekaligus dibuka ruang selebar-lebarnya untuk jabatan fungsional," ucap dia.

Jabatan fungsional ini nantinya bisa diisi orang-orang yang ahli di bidangnya. Misalnya, seorang akuntan akan ditempatkan pada jabatan fungsional yang mengurus persoalan keuangan.

"Saya kira itu yang penting, ini bagian penting dari upaya kita melakukan reformasi birokrasi," tutup dia.

Pemangkasan Eselon Tak Berdampak Pada Gaji

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo memastikan rencana pemangkasan eselon III dan IV tak akan berdampak pada upah atau gaji.

Kata dia, pemangkasan eselonisasi aparatur sipil negara itu merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang berkeinginan eselonisasi pejabat negara kini menjadi 2 level saja.

"Nggak dipangkas. Tapi diubah jabatannya menjadi fungsional supaya lebih efektif, efisien. Mempercepat birokrasi," tuturnya di Jakarta, Selasa (5/11).

Tjahjo juga menegaskan, gaji maupun tunjangan tidak akan berubah dari penyederhanaan eselonisasi pejabat negara tersebut.

"(Gaji dan tunjangan) mudah-mudahan nggak berubah. Fungsional kan sama saja," kata dia.

Dia melanjutkan, pihaknya ke depan akan mendukung rencana pemerintah untuk mempercepat proses perizinan investasi serta layanan birokrasi yang semakin terintegrasi secara digital (online).

"Ini skala prioritas Bapak Jokowi-Ma'ruf Amin. Panrb akan melakukan ini," ujar dia.