Follow
Istana Soal Kartu Prakerja: Hanya 28 Persen Dana untuk Pelatihan, Sisanya Bansos
Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian, menanggapi terkait Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju dana kartu prakerja digunakan untuk pelatihan daring. Di mana, responden tak setuju sebesar 48,9 persen.
"Prakerja saya kira akan terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan di lapangan. Saya kira prakerja akan terus dijalankan dengan catatan dan perbaikan," kata Doni dalam pesan singkat, Senin (8/6).
Doni menjelaskan hanya 28 persen dana untuk peserta kartu prakerja digunakan untuk pelatihan. Sisanya, kata dia, digunakan untuk bantuan sosial serta tunai yang dikirim untuk masyarakat yang membutuhkan.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa yang menolak program Tapera? Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat. Penolakan itu juga dilakukan di Semarang. Pada Kamis (6/6), sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng.
-
Siapa yang membantah informasi tentang magang Prabowo dalam pemerintahan? 'Bukan magang lah istilahnya. Udah tune in,' ujar Budi.
-
Kenapa Presiden Prabowo Subianto ragu dengan Danantara? 'Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati,' kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan , Hasan Nasbi di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).
-
Mengapa banyak masyarakat yang tidak setuju Gibran menjadi cawapres? Alasan utama ketidakpantasan Gibran menjadi Cawapres lantaran masyarakat menilai usia Gibran masih terlalu muda dan belum memiliki pengalaman menjadi pejabat publik.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
"Sekarang kan cuma 28 persen untuk pelatihan. Sisanya dalam bentuk bansos atau dana yang akan dikirimkan ke masing-masing penerima manfaat," kata Doni.
Hasil Survei
Diketahui dalam survei tersebut menjelaskan, dari 48,9 persen yang tidak setuju, sebagian besar menyatakan lebih baik dana program prakerja untuk sembako dan bantuan tunai. Sebanyak 34 persen menilai lebih baik untuk sembako, 32,3 persen menilai lebih membutuhkan bantuan tunai.
Sisanya, 11,5 persen menyatakan pelatihan lebih baik di lapangan tidak secara daring. 8,9 persen menilai dibutuhkan untuk bantuan UMKM, 7,9 persen menjawab untuk padat karya melibatkan warga, dan 1,5 persen lainnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Responden yang sama sekali tidak pernah menerima bansos tetap menempatkan Prabowo-Gibran 56,9%.
Baca Selengkapnya
survei dilakukan Indikator Politik Indonesia dalam rentang 25 Agustus – 3 September 2023, menempatkan 1.200 responden.
Baca Selengkapnya
Alasan paling banyak adalah karena masyarakat mengaku tidak punya waktu menonton.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menilai kepuasan kepada Presiden Jokowi karena pelayanan yang diberikan pada publik.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa bantuan sosial (bansos) berefek kepada approval rating Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau s
Baca Selengkapnya
Survei dilakukan pada 4-11 Januari 2024 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan melalui teknik wawancara tatap muka
Baca Selengkapnya
Usia Gibran masih terlalu muda jadi pertimbangan utama responden.
Baca Selengkapnya
Hasil survei menjelaskan 76,5 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Survei Indikator: 68,6 Persen Publik Tak Setuju Pilpres 2024 Diulang Tanpa Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Hasil survei Kaesang lebih rendah dibandingkan keterpilihan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan tingkat keterpilihan mencapai 10,3 persen.
Baca Selengkapnya
Burhanuddin Muhtadi menilai efek bansos tidak signifikan pada Pilkada Jakarta
Baca Selengkapnya