Ini beda KK dan IUPK yang bikin panas hubungan Indonesia-Freeport

Merdeka.com - Pemerintah resmi memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ke PT Freeport Indonesia sebagai pengganti perjanjian Kontrak Karya (KK). Pengubahan status tersebut akibat imbas dari pelarangan ekspor konsentrat sejak 12 Januari 2017.

Pelarangan ekspor konsentrat ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara. Di mana pasal 170 UU Minerba, perusahaan tambang pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian dan pengolahan dalam waktu 5 tahun sejak UU disahkan.

Artinya, 2014 lalu, Freeport diwajibkan melakukan pemurnian dalam upaya peningkatan nilai tambah di Indonesia. Status IUPK diberikan agar Freeport kembali diizinkan melakukan ekspor konsentrat kembali asal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Menurut Pengamat Energi dari Universitas Tarumanegara menilai perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini beruntung jika mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab, perusahaan tambang ini mendapatkan kemudahan dalam ekspor konsentrat dan kepastian perpanjangan operasi.

"Dengan merubah status menjadi IUPK, Freeport mendapat dua manfaat, pertama izin ekspor dan kepastian perpanjangan operasi. Kedua kepastian perpanjangan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 pengajuan perpanjangan 5 tahun sebelum berakhir, dia bisa mengajukan perpanjangan," ujar Redi.

Menurutnya, PP Nomor 1 Tahun 2017 merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk perusahaan tambang tersebut. Namun, Freeport malah menolak kemudahan tersebut.

Namun, banyak yang belum tahu perbedaan KK dan IUPK sebagai aturan dasar dalam usaha pertambangan di Indonesia.