'Iuran BPJS naik & bunga kredit tinggi, Kabinet Jokowi sporadis'

Merdeka.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizal E Halim, mengkritik jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Menurutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebutuhan dasar rakyat.

"Dalam beberapa bulan terakhir kita sering disuguhi berita-berita kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung, padahal BPS mencatat deflasi," kata Rizal seperti ditulis Antara, Selas (15/3).

Menurutnya, saat ini harga bawang dan cabai meroket tajam setelah sebelumnya beras, daging sapi, dan daging ayam. Belum lagi iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan, harga BBM tak kunjung turun, suku bunga kredit masih bertengger dua digit.

"Kinerja kabinet yang seolah-olah bergerak sporadis dan mengedepankan ego sektoralnya. Padahal urusan di atas tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan sektoral, perlu koordinasi lintas sektoral," ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga menyatakan yang terjadi adalah masing-masing Kementerian dan lembaga termasuk Lembaga nonstruktural sibuk sendiri dan terkesan hanya menonjolkan lembaganya. Tidak ada masalah dengan membangun reputasi lembaga, masalahnya adalah jika hasilnya belum terilihat sama sekali.

Akibatnya kata dia harga barang tetap tidak terkendali, pemusatan kekuatan ekonomi semakin mengerucut, sebaran kue pembangunan tidak dinikmati masyarakat luas, dan UMKM tidak berkembang.

"Seharusnya persoalan mendasar yang dirasakan rakyat perlu mendapat perhatian lebih oleh pemerintah," katanya.

Hampir sebagian besar tindakan kementerian atau lembaga dan lembaga nonstruktural hanya menyelesaikan pada tataran permukaan saja (artificial). Padahal masalahnya kurang lebih mirip persoalan gunung es.

Banyak pokok-pokok masalah yang merupakan akar persoalan tidak disentuh sama sekali. Bisa saja ini persoalan kapasitas, kompetensi, komunikasi ataukah hal lainnya.

"Pemerintahan Jokowi-JK perlu memahami kondisi ini dan mengambil tindakan-tindakan solutif," tutupnya.