Izin ekspor Freeport diperpanjang, relawan menyesal pilih Jokowi

Merdeka.com - Genap sudah 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tak sedikit kebijakan yang lahir selama tiga bulan terakhir, termasuk di sektor ekonomi.

Tidak semua pihak bisa menerima kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Salah satunya keputusan pemerintah memperpanjang MoU renegosiasi kontrak karya dan perpanjangan izin ekspor konsentrat Freeport untuk enam bulan ke depan.

Sinar Jokowi mulai meredup, termasuk di mata relawannya selama kampanye pemilihan presiden (Pilpres) tahun lalu. Ferdinand Hutahea yang mengaku salah satu relawan Jokowi, kecewa melihat kinerja 100 hari pemerintahan duet Jokowi-JK. Salah satunya karena keputusan pemerintah soal Freeport.

Pemerintah Jokowi-JK dinilai tidak patuh amanat UU Minerba yang mengharamkan perusahaan tambang mengekspor bahan mentah. "Amanat UU minerba kita sangat tegas, setahun sejak di UU maka perusahaan tambang mesti wajib membuat smelter. Tapi udah 5 tahun. Mungkin Sudirman Said (Menteri ESDM) tidak bisa membaca undang-undang di mana kewajiban membangun smelter itu setahun sejak diundang-undangkan," ucapnya dalam diskusi bertema "100 hari kepemimpinan Jokowi" di Warung Ekomando, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (27/1).

Ferdinand melihat janji Freeport membangun smelter hanyalah omong kosong belaka. Apalagi, smelter rencananya dibangun di Gresik, Jawa Timur. Bukan di Papua yang notabene lokasi tambang kelolaan Freeport.

"Aneh kalau Freeport mau membangun smelter di lahan sewa milik Semen Gresik. Ini wacana yang menipu. Seolah-olah mereka ada niat padahal hanya bohong dan omong kosong," ketusnya.

Ferdinand menuding perpanjangan izin yang diberikan pemerintah sengaja dilakukan di tengah kegaduhan kisruh KPK-Polri. "Freeport ini polemik besar. Terbungkus rapi disela pencarian calon Kapolri," ucapnya.

Dalam pandangannya, Freeport bisa mendapat kelonggaran karena peran Menteri ESDM Sudirman Said.

"Saya kira dia bagian dari mafia. Ketika UU ini berpihak kepada rakyat dimana mewajibkan perusahaan tambang membangun pengolahan (smelter) agar kita tahu berapa hasil tambang yang didapat perusahaan tambang di Indonesia," paparnya.

Karena itu Ferdinand mengaku menyesal memilih Jokowi-JK memimpin negeri ini. "Saya gemas sekali. Rasanya saya mau dukung Prabowo. Tapi pilpresnya sudah lewat," katanya.