Izin Habis, Lahan Tambang Tanito Harus Dikembalikan ke Negara

Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa lahan pertambangan batubara yang sebelumnya dikelola‎ PT Tanito Harum dikembalikan ke negara. Pengembalian dilakukan karena Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) perusahaan tersebut habis sejak 14 Januari 2019.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, izin penambangan Tanito‎ Harum habis seiring berakhirnya masa PKP2B yang dipegangnya. Dengan begitu tidak ada lagi kegiatan penambangan batubara yang dilakukan perusahaan tersebut.

"Kalau sudah dicabut selesai, ya sudah nggak usah kalau-kalau‎. Ya berhenti (operasinya)," kata Bambang, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).

Setelah izin operasi pertambangan Tanito Harum habis, maka wilayah kerja pertambangan yang sebelumnya digarap perusahaan tersebut dikembalikan ke negara. Untuk diketahui, lahan tambang‎ Tanito Harum terletak di Samarinda, Kalimantan Timur.

‎"Ya sesuai aturan saja. kalau lahannya kalau namannya terminasi ya kembali ke negara," tutur Bambang.

‎Menurut Bambang, sampai saat ini perusahaan tambang batubara tersebut belum mengurus perpanjangan izin dan amandemen PKP2B. Dia pun mengancam akan mengambil tindakan, jika masih ada kegiatan operasi pertambangan.

"Laporin saja kok susah amat (jika masih tetap beroperasi).‎ Nggak ada kelanjutannya, ya terserah wong mereka yang diam saja, nggak ngapa-ngapain," tandasnya.

Sebenarnya Tanito Harum telah mendapat perpanjangan izin, namun dicabut kembali atas rekomendasi Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, terdapat dua pilihan kelanjutan operasi dari PKP2B. Pertama, setelah kontrak berakhir, lahan bekas tambang bisa diusulkan ke DPR untuk dijadikan WPN kemudian ditawarkan kembali ke perusahaan.

Hal ini sesuai Pasal 27 dan 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara. Kedua, setelah berakhirnya kontrak, lahan tersebut otomatis menjadi WIUPK untuk langsung ditawarkan ke perusahaan. Ketentuan soal WIUPK ini diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169 dan 171 Undang-Undang Minerba, serta Pasal 112B angka 9 PP 77 Tahun 2014.

Namun hingga kini, pemerintah belum memutuskan opsi mana yang diambil. Pasalnya, pemerintah masih memproses revisi keenam PP 23 Tahun 2010.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com