Izin HGB untuk masyarakat berpenghasilan rendah dijanjikan 2 hari
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Ferry Mursyidan Baldan berjanji akan memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Salah satu caranya dengan menyederhanakan izin yang masih tumpang tindih.
Dia mencontohkan, salah satu izin yang disederhanakan adalah mengenai izin Hak Guna Bangunan (HGB) bagi tanah di bawah 5 hektar (Ha) yang akan diserahkan langsung oleh Kabupaten/Kota. Sehingga tidak ada lagi izin lokasi karena masuk ke dalam tata ruang termasuk desain proyek, lahan dan lainnya yang selesai di tahap awal.
"Jadi ketika MBR di tetapkan sudah, kemudian proses perizinannya dilimpahkan ke bawah (kabupaten/kota) kemudian proses speecingnya nanti juga akan kita permudah. Sehingga langsung ke proses pemecahannya jadi tidak menunggu permohonan jadi langsung kita siapkan," kata Ferry di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Apa yang dihibahkan dalam surat hibah tanah? Pihak Pertama telah menghibahkan sebidang tanah kepada Pihak Kedua. Tanah ini memiliki luas 200 m2 dan terletak di Jalan Anggrek No. 12 RT.02/RW.03 Surabaya.
-
Siapa yang diminta Kementan untuk mengakselerasikan program tanam 1000 hektar? “Para gubernur dan para bupati saya mengajak untuk mengakselerasikan penanaman 1.000 hektar di setiap daerah sehingga kita bisa memperkuat posisi pangan yang ada,“ katanya.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
-
Di mana eksekusi lahan terjadi? Kericuhan terjadi saat eksekusi lahan 1 hektare dan ruko enam pintu di Jalan Baru, Payo Selincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Senin (18/12).
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
-
Apa yang ditargetkan Kementan untuk lahan rawa? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman targetkan optimasi lahan rawa meningkatkan indeks pertanaman (IP) minimal 2 kalo dalam setahun. Tidak hanya itu, produktivitas pun akan terus digenjot melalui perbaikan infrastruktur air dan penataan lahan hingga sarana dan prasarana yang digunakan dalam menggarap lahan.
Nantinya, lanjut Ferry, masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan izin HGB hanya dalam waktu 1-2 hari. Sehingga masyarakat tidak perlu memproses izin tersebut ke tingkat provinsi.
"Saya sampaikan bahwa kebijakan MBR itu untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah dan tidak boleh hasil MBR tersebut menjadi beban hidup tambahan bagi pemiliknya," imbuhnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Insentif yang dikeluarkan itu khusus bagi wajib pajak yang memiliki hunian di bawah Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaJokowi telah menandatangani Perpres No.75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaInsentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.
Baca SelengkapnyaTerdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.
Baca SelengkapnyaPembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaMenteri Perumahan turut meminta pihak swasta turut berkontribusi menyumbangkan sedikit aset untuk pembangunan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan sertifikat hak milik untuk warga Pulau Rempang yang mau direlokasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaSebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca SelengkapnyaSK Hijau Hutsos yang mengatur pemanfaatan hutan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
Baca Selengkapnya