Izin kontrak diperpanjang, Freeport sesumbar akan bangun Papua

Merdeka.com - Pemerintah akhirnya memberikan kepastian terhadap perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Salah satu yang menjadi dalih pemerintah menyetujui perpanjangan penambangan di Papua ini karena investasi yang cukup besar dari perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Presiden Joko Widodo mengajukan empat syarat yang harus dipenuhi oleh Freeport. Syarat tersebut adalah Freeport harus membangun pabrik pengolahaan dan pemurnian atau smelter di Indonesia. Kedua, mereka juga harus bisa meningkatkan konten lokal. Ketiga, melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Terakhir, meningkatkan perekonomian masyarakat Papua.

Presiden Direktur Freeport-McMoRan Inc James R. Moffett sesumbar, siap melakukan syarat-syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo. Terutama untuk meningkatkan ekonomi di Papua dengan melibatkan unit lokal dan membangun sumber daya manusia di kawasan sekitar.

"Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua," katanya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Minggu (11/10).

Seperti diketahui, Freeport sudah beroperasi sekitar 48 tahun di Papua. Namun, pulau di ujung Timur Indonesia itu masih jauh dari kata maju.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said kembali memberi sinyal akan memperpanjang kontrak Freeport di Papua. Namun, perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan setelah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam beleid itu tegas menginstruksikan keputusan perpanjangan baru akan diberikan dua tahun sebelum masa kontrak habis. Sedangkan kontrak Freeport baru habis pada 2021 mendatang. Artinya, Freeport baru bisa perpanjang di 2019 mendatang.

Klausul itu ini rencananya akan diperlonggar, sehingga memperpanjang batas waktu kontrak tambang mineral logam menjadi paling lama sepuluh tahun dan paling cepat dua tahun. Sedangkan untuk mineral nonlogam, perpanjangan kontrak paling cepat menjadi lima tahun dan paling lambat dua tahun.

"Setelah melalui komunikasi intensif dan konsultasi pimpinan, kami bersama Freeport jaga kelangsungan investasi jangka panjang yang nilainya belasan miliar dolar," ujar Sudirman di Jakarta, Kamis (9/10). (mdk/bim)