Follow
Izin lingkungan bangun sejuta rumah murah dipangkas jadi 7 hari
Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk melakukan penyederhanaan izin mengenai pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, masih banyak peraturan yang tumpang tindih dan seharusnya tidak diperlukan untuk pembangunan perumahan MBR.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan salah satu izin yang akan disederhanakan adalah izin lingkungan. Hal ini tertuang dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
"Tadi diteliti (izinnya) satu per satu dan akan disederhanakan. Jadi nanti akan ada 1 paket kebijakan sampai rinci tentang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi misalnya, satu komplek dibawah 5 hektar," ujar Siti di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/4).
-
Siapa yang diminta Kementan untuk mengakselerasikan program tanam 1000 hektar? “Para gubernur dan para bupati saya mengajak untuk mengakselerasikan penanaman 1.000 hektar di setiap daerah sehingga kita bisa memperkuat posisi pangan yang ada,“ katanya.
-
Apa program Kementan untuk petani yang menanam lebih dari sekali? Dia mengatakan, petani yang akan menanam lebih dari satu kali maka akan diberi kuota yang juga lebih dari satu kali.
-
Mengapa Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program? Dalam menangani permasalahan kemiskinan ekstrem dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem sekaligus penurunan tingkat pengangguran terbuka sehingga program-program pembangunan lebih terarah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
-
Gimana caranya program ini diwujudkan? 'Ini bukan teori, karena saya sudah mempraktikkannya selama memimpin Jawa Tengah. Saya buat SMKN Jateng, sekolah boarding gratis khusus anak miskin. Saat ini, 100 persen lulusannya sudah bekerja dan mereka bisa menjadi penopang ekonomi keluarga,'
-
Siapa yang terlibat dalam program optimasi lahan Kementan? Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ir. Ali Jamil MP., PH.D mengatakan bahwa, Indonesia memiliki potensi lahan sub optimal cukup luas.
-
Mengapa program 'Cisitu Dua Ribu' dijalankan? 'Program ini luar biasa. Pemerintah kecamatan mengajak aparatur dan masyarakatnya untuk berinfak paling sedikit Dua Ribu Rupiah,' kata Yudia.
Dalam undang-undang tersebut, telah diatur terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang masing-masing akan dipangkas proses perizinannya.
Seperti proses UKL-UPL yang nanti akan dipangkas menjadi 5-7 hari, dengan syarat masyarakat harus menyiapkan dokumen oleh pengembangnya. Selain itu, pengecekan SPPL oleh pemerintah yang akan dipersingkat menjadi 3 jam.
"Kalau dulu prosesnya sampai 100 hari lebih. Ini harus disederhanakan. Semua aspek lingkungan harus digambarkan, karena sebenarnya izin lingkungan itu kan konsepnya dokumennya proyeksi-proyeksi terhadap apa yang akan terjadi dan bagaimana kita melakukan mitigasi atau cara mengatasinya," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Upaya pemangkasan proses penerbitan izin tersebut akan segera direalisasikan.
Baca Selengkapnya
Pembangunan rumah dinas untuk Menteri PUPR sudah selesai dengan fasilitas standar, seperti kamar tidur, dapur, ruang tamu dan ruang rapat.
Baca Selengkapnya
Izin yang diajukan itu perlu diperhatikan agar ke depannya tidak menjadi masalah
Baca Selengkapnya
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca Selengkapnya
Otorita IKN bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat sekitar.
Baca Selengkapnya
Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menerangkan, meski HGU itu bisa berlangsung lama namun tetap lahan tersebut milik negara.
Baca Selengkapnya
Jokowi telah menandatangani Perpres No.75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Segala upaya dilakukan untuk menekan kemacetan Jakarta yang semakin hari kian parah.
Baca Selengkapnya
rumah miliknya sudah jadi dibangun dan rumah tersebut tidak mewah.
Baca Selengkapnya