Izin transportasi online dibekukan jika tak serahkan data pengemudi
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada perusahaan penyedia jasa transportasi online seperti GO-JEK, Grab dan Uber untuk menyerahkan profil perusahaan serta data pengemudi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin keselamatan semua pihak termasuk penumpang.
"Perusahaan penyedia aplikasi harus melaporkan profil perusahaan, memberikan akses monitoring operasional pelayanan, data perusahaan yang bekerja sama, data kendaraan dan pengemudi serta layanan pelanggan berupa nomor telepon, surat elektronik dan alamat perusahaan kepada saya," ujar Puji Hartanto di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (22/4).
Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan no 32 tahun 2016 yang berlaku pada 1 April lalu tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang berlaku enam bulan sejak tanggal diundangkan.
-
Siapa yang berencana untuk memblokir aplikasi Online Travel? Dalam hal keenam PSE Lingkup Privat asing tersebut tidak memberikan respon atas surat peringatan yang dimaksud, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut.
-
Aplikasi Online Travel apa saja yang terancam diblokir? Berikut 6 aplikasi yang bakal diblokir jika tak merespons surat peringatan Kominfo: Booking.com Agoda.com Airbnb.com Klook.com Trivago.co.id Expedia.co.id
-
Kenapa aplikasi Online Travel terancam diblokir? Keenam PSE Lingkup Privat asing tersebut tidak memberikan respon atas surat peringatan yang dimaksud, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut.
-
Apa yang dilarang terkait APK di angkutan umum? Padahal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melarang pemasangan APK pada angkutan umum karena menganggu estetika serta kenyamanan pengendara dan pejalan kaki.
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
"Yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan kartu pengawasan kendaraan bermotor," kata dia.
"Pemerintah itu bertanggung jawab terhadap kalau ada hal yang tidak beres itu makanya kita perlu tegas dalam hal ini," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajib pajak pemilik usaha wajib mengetahui tentang data transaksi usaha.
Baca SelengkapnyaBlokir STNK penting untuk hindari pajak progresif setelah jual kendaraan. Simak caranya di sini.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah syarat dan cara penghapusan data kendaraan yang perlu diketahui
Baca SelengkapnyaCara cepat lacak pelat nomor mobil: cek via situs e-Samsat, aplikasi, atau SMS untuk info kendaraan.
Baca SelengkapnyaPelajari cara memblokir STNK mobil secara online setelah menjual kendaraan untuk hindari pajak progresif dan masalah tilang.
Baca SelengkapnyaPanduan penghapusan data STNK 2024 proses, aturan, dan langkah-langkah offline & online.
Baca Selengkapnya