Jadi agen pembangunan, BUMN perhatikan pemerataan kesejahteraan

Merdeka.com - Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Aloysius K. Ro mengatakan BUMN sebagai agen pembangunan harus memperhatikan kesenjangan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di daerah-daerah pelosok tanah air.

"Pembangunan belum merata, sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan pemerataan kesejahteraan. Pada satu dekade ini, indeks gini ratio meningkat menjadi 0,43 persen," kata Aloy dalam seminar Reshaping Sharpening, & BUMN Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (17/12).

Pembangunan ini tak lepas dari kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bersaing dengan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Menurut Aloy, produktivitas Indonesia masih kalah dari Thailand dan Vietnam.

"Bonus demografi ini tak hanya dilihat dari segi kuantitas, tapi juga dilihat dari kualitas. SDM kita di peringkat ketujuh atau kedelapan, hanya sedikit lebih baik di atas Laos," kata dia.

Hal tersebut, kata dia, dipengaruhi oleh masih banyak masyarakat yang belum terjangkau akses keuangan. Aloy mencatat, hanya 26 persen dari penduduk di atas 15 tahun yang mempunyai rekening di bank, dan di antaranya baru 10 persen yang mempunyai simpanan di atas Rp 5 juta.

"Jadi tantangan kita selanjutnya untuk pembangunan adalah masalah inklusi keuangan agar kesenjangan ini bisa berkurang," jelas Aloy.

Untuk mendorong pertumbuhan, perusahaan pelat merah akan membuka koridor-koridor ekonomi baru di daerah. "Kita membuka perintisan-perintisan usaha, membangun infrastruktur. Kita menjadi penguasa sektor keuangan, yang sekarang program kur dan sebagainya. Kemudian pangan dan kesehatan," pungkas dia.