Jadi alat melarikan pajak, Menkeu bakal moratorium tax treaty

merdeka.com Sekitar 1 decade yang lalu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan bakal melakukan moratorium atau penghentian sementara tax treaty dengan negara lain. Menurutnya, perjanjian penghindaran pajak berganda itu hanya dipakai untuk pelarian pajak sehingga merugikan Indonesia.

"Makanya saya lagi berpikir apakah perlu moratorium dari tax treaty atau me-review kembali tax treaty yang ada," kata Bambang di Jakarta, Jumat (21/11).

Bambang enggan menyebut berapa besar kerugian yang ditanggung Indonesia akibat tax treaty. Sejauh ini, pemerintah sudah memiliki 62 perjanjian pajak yang melibatkan lebih dari dua negara tersebut.

Orang lain juga bertanya?

"Kami banyak sekali tax treaty. Itu yang mesti dilihat apakah perlu punya tax treaty sebanyak itu?" tegasnya. "Tapi intinya banyak yang tidak cocok karena itu hanya untuk pelarian pajak."

Sekedar informasi, tax treaty adalah perjanjian perpajakan internasional guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian negara terikat.

Ada tiga model perjanjian penghindaran pajak berganda. Yakni, model Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), United Nation (UN). Dan, model Indonesia merupakan gabungan OECD dan UN. (mdk/yud)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Migas Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya

Pajak Aturan Baru: Ditjen Pajak Bisa Intip Rekening Masyarakat

Aturan ini untuk memberikan kewenangan Ditjen Pajak memantau keuangan masyarakat yang menghindari pajak.

Baca Selengkapnya

Pajak Karbon Aturan Sudah Ada, Kementerian ESDM Bongkar Alasan Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan di Indonesia

Semula pajak karbon akan mulai diterapkan pada tahun 2022, namun kebijakan tersebut ditunda hingga 2025 mendatang.

Baca Selengkapnya

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming TKN Pastikan Penerapan Pajak Karbon Segera Diterapkan Jika Prabowo-Gibran Menang Pilpres

Penundaan pajak karbon ini merupakan penundaan yang kesekian kali setelah pada akhir 2021

Baca Selengkapnya

Industri Tembakau Aturan Pengetatan Produk Tembakau Bisa Buat Negara Rugi, Benarkah?

Pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan akibat konsumsi rokok secara langsung dan tidak langsung sebesar sebesar Rp34,1 triliun.

Baca Selengkapnya

bbnkb Daftar Provinsi yang Menghapus BBNKB II dan Pajak Progresif Tahun 2024

Berikut adalah penjelasan dan data lengkap Provinsi dan yang menghapus BBNKB II dan pajak Progresif tahun 2024,disarikan berbagai sumber.Yuk simak!

Baca Selengkapnya

OECD Siap-Siap Orang Kaya Bakal Kena Pajak Baru, Tarifnya 2 Persen

OECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Potret Sri Mulyani dan Menko Airlangga Nebeng Truk di Pelabuhan Tanjung Priok

Mulanya, Sri Mulyani bahkan mencoba naik di bagian belakang ruang kemudi, tepat berada di sela-sela antara kontainer dan kepala truk.

Baca Selengkapnya

Grab Indonesia Tekan Emisi, Wamenkeu Ajak Grab Indonesia Gabung ke Ekosistem Kendaraan Listrik

Sektor transportasi sendiri merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Khususnya dari moda kendaraan yang menggunakan BBM berbasis fosil.

Baca Selengkapnya