Jadi Menteri ESDM, Jonan setuju anggaran dipangkas Rp 291 miliar

merdeka.com Sekitar 8 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hari ini, Kamis (20/10). Rapat ini membahas rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKAKL).‎‎

Dalam Raker tersebut, mantan Menteri Perhubungan tersebut menyetujui anggaran Kementerian ESDM dipangkas Rp 291,592 miliar untuk tahun 2017 dari Rp 7,318 triliun menjadi Rp 7,027 triliun.

Jonan mengungkapkan, pemotongan anggaran tersebut dipastikan tidak akan mempengaruhi kinerja Kementerian ESDM. Sebab, pihaknya telah melakukan persiapan guna mengantisipasi penghematan tersebut.

Orang lain juga bertanya?

‎"Kami terima, lihat usulan yang kami akan kurangi tidak akan ganggu kinerja ESDM karena banyak persiapan yang mesti dilakukan," ujarnya di ruang rapat komisi VII komplek DPR, Jakarta.

Lanjutnya, ada 5 program yang direvisi pelaksanaannya karena ada pemotongan anggaran. Salah satunya adalah pemotongan pembangunan jaringan gas (Jargas) yang dikurangi sebanyak 15.500 sambungan.‎‎

"Yang pertama dipotong pembangunan Jargas di Direktorat Jenderal Migas dikurangi 15.500 sambungan dari 69.200 sambungan jadi 53.700 sambungan. Ini pertimbangan bahwa kalau dikerjakan semua tidak bisa selesai dalam satu tahun," tuturnya.

Kedua, pemotongan program konverter nelayan yang anggarannya dipangkas sebesar 50 persen menjadi Rp 50 miliar dari sebelumnya Rp 100 miliar. Konverternya juga mendapat pengurangan sebanyak 4.400 unit.‎

"Konverter nelayan ini dari anggaran Rp 100 miliar dipotong separuh menjadi Rp 50 miliar. Jadi, pemotongan 4.400 unit dari 28.400 unit jadi 24.000 unit, tidak terlalu banyak dipotong," kata dia.

Selanjutnya, proyek Pembangkit ‎listrik dengan gasifikasi batu bara ditunda ke tahun 2018. Alasannya, masih banyak persiapan pembangunan yang belum siap. "Takutnya 2017 tidak diserap sama sekali, banyak persiapan karena multi years," ucapnya.‎‎

"Keempat, PLT sampah di Bekasi 1 MW memerlukan penyesuaian FS dan DED karena ada perubahan teknologi," sambungnya.

Terakhir, melakukan penghematan belanja barang dan modal yang diikuti oleh operasional pengadaan barang, penjilidan, percetakan, pembelian laptop/komputer, software dan lain lain. "Ini kita coba kurangi Rp 52 miliar," tutup mantan Dirut PT KAI ini.‎

(mdk/idr)