Jadi Pintu Masuk Wisata, Bandara Kuabang Mampu Layani 160.000 Penumpang per Tahun

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan Terminal Baru Bandara Kuabang yang terletak di Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dengan adanya pengembangan terminal menjadi seluas 3500 m2, Bandara Kuabang dapat melayani hingga 160.000 penumpang per tahunnya.

"Alhamdulillah terminal penumpang di Bandara Kuabang telah siap digunakan untuk aktivitas masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara dan sekitarnya. Kita harapkan muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar bandara ini," kata Presiden.

Presiden meminta agar penerbangan reguler di Bandara Kuabang dapat diaktfikan kembali secara bertahap minimal ada seminggu 2 kali penerbangan dari dan ke Bandara Kuabang.

"Sebelum pandemi di sini ada dua flight regular dan satu charter. Tapi karena pandemi hanya berjalan kalau ada charter. Untuk itu saya minta pak Menhub dan Dirjen Perhubungan Udara untuk mengusahakan secara bertahap dua kali penerbangan menuju ke sini. Kalau keadaan sudah normal baru bisa paling tidak 3 kali," ucap Presiden.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, tengah melakukan koordinasi dengan pihak maskapai untuk mengadakan penerbangan regular dari dan ke Bandara Kuabang. Menurut Menhub, keberadaan Bandara Kuabang sangat penting, karena dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah aksesibilitas masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya.

"Bandara ini menjadi kebanggaan masyarakat Maluku Utara. Dengan anggaran lebih dari Rp. 300 Milyar dan panjang runway 2.400 m, cukup panjang dan sangat memadai untuk meningkatkan konektivtias, pariwisata, dan kegiatan ekonomi di Maluku Utara,” kata Menhub.

Menhub menjelaskan, kehadiran Bandara Kuabang akan saling melengkapi dengan bandara Sultan Babullah di Ternate. Menhub mengusulkan, untuk dilakukan pelebaran jalan dari Sofifi, Ibukota provinsi Maluku Utara, menuju ke Bandara Kuabang untuk melancarkan dan mempercepat pergerakan masyarakat.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Udara telah menyelesaikan pengembangan gedung terminal penumpang Bandara Kuabang, menyesuaikan dengan kemampuan sisi udara yang telah memiliki runway sepanjang 2.400 m x 30 m. Sebagai pendukung aksesibilitas transportasi Ibukota provinsi, sudah selayaknya Bandara Kuabang didarati oleh pesawat jenis narrow body. Bandara ini juga memiliki landasan hubung (taxiway) 100m x 23m dan landasan parkir (apron) 157m x 72m, yang mampu menampung sebanyak 3 pesawat jenis ATR dan 1 (satu) pesawat boeing.

Bandara Kuabang difungsikan sebagai alternatif dari Bandara Sultan Babullah di Ternate yang berlokasi dekat dengan daerah Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Lokasi Bandara Sultan Babullah Ternate yang berdekatan dengan Gunung Gamalama dan Gunung Dukono yang sangat aktif, kerap kali mengalami gangguan operasional akibat sering terjadinya letusan kedua gunung tersebut. Posisi Bandara Kuabang yang berjarak 85 km dari Sofifi dinilai sangat strategis dan tidak terdampak letusan dari kedua gunung tersebut, sehingga Kemenhub menilai bandara ini layak untuk dikembangkan.

Jadi Pintu Masuk Halmahera Utara

Bandara Kuabang merupakan salah satu pintu masuk melalui udara di Kabupaten Halmahera Utara. Keberadaan bandara ini sangat penting untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas dari dan ke Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki sejumlah destinasi wisata alam dan bahari andalan, diantaranya : Pantai Luari, Taman laut Tupu-Tupu, Taman laut Tagalaya, Taman laut Pawole, Laguna Tagalaya, Pulau Kakara, Pulau Bobale, Pulau-pulau kecil Loloda dan Pantai Panamboang.

Selain itu, bandara ini juga berpotensi melayani orang dan barang, untuk mendukung operasional pertambangan emas yang ada di daerah Gosowong, Kabupaten Halmahera Utara, yang dikelola oleh perusahaan pertambangan nasional PT.Nusa Halmahera Minerals.

Kemenhub terus berkomitmen melakukan pembangunan dan pengembangan bandara, khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP), seperti di Provinsi Maluku Utara yang merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Maluku, dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com