Jadi Presidensi G20, RI Disarankan Beri Rekomendasi Tak Rugikan Negara Berkembang

Merdeka.com - Indonesia akan menjadi tuan rumah Presidensi Group of Twenty (G20) pada 2022 mendatang setelah mendapatkan persetujuan dari negara-negara kelompok G20. Kegiatan ini nantinya akan berlangsung di Bali.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira mengatakan, momen presidensi G20 perlu dioptimalkan agar posisi Indonesia dalam kerja sama perdagangan dan investasi bisa lebih memiliki daya tarik. Begitu juga dengan perencanaan kebijakan global pasca pandemi, Indonesia harusnya sudah siapkan beberapa proposal terobosan.

Bhima menyebut, karena konteksnya pasca pandemi banyak negara yang ingin melakukan perombakan ulang mekanisme fiskal dan moneter. Misalnya soal dampak normalisasi kebijakan moneter di negara maju, jangan sampai menimbulkan gejolak besar seperti taper tantrum 2013.

"Indonesia bisa beri rekomendasi yang taktis agar efek normalisasi tidak rugikan ekonomi negara berkembang," kata Bima kepada merdeka.com, Senin (1/11).

Bima menyarankan, soal model stimulus yang diharapkan tidak mengarah pada austerity plan atau penghentian bantuan sosial secara drastis, karena banyak sektor usaha dan masyarakat yang masih perlu dibantu.

Beberapa isu strategis juga sejalan dengan komitmen G20 seperti pengembangan investasi energi terbarukan, pengentasan kemiskinan, dan agenda peningkatan digitalisasi.

"Besar harapan dari main event maupun side event muncul ide besar bagi kerjasama perdagangan dengan basis digital yang adil antar negara G20," kata Bima.

Menurut Bima, sejauh ini topik yang menguat adalah adanya pola perdagangan antar negara yang tidak adil, misalnya keberadaan e-commerce justru membuat banjir impor atau eksploitasi berlebihan terhadap pekerja kurir. "Isu itu perlu diangkat dan indonesia sebagai presidensi G20 tidak sekedar tuan rumah tapi perlu siapkan proposal yang solid," pungkasnya.