Jadi Tuan Rumah, Indonesia Lebih Leluasa Arahkan Agenda Pembahasan di G20

Merdeka.com - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menilai bahwa banyak keuntungan didapat Indonesia dengan menjadi tuan rumah Presidensi Group of Twenty (G20) di 2022. Salah satunya Indonesia bisa mengarahkan agenda pada pembahasan G20.

Dia mengatakan, agenda G20 memang ditetapkan bersama, tetapi sebagai presidensi G20 Indonesia punya peran dan pengaruh besar dalam mengarahkan agenda pembahasan G20. Sehingga penyusunan agenda pembahasan ini akan lebih menguntungkan bagi Indonesia.

"Menurut saya banyak sekali keuntungan yang bisa kita ambil dalam posisi sebagai presidensi G20. Dengan isu dan agenda yang tepat maka keputusan-keputusan yang diambil dalam G20 meeting diharapkan tidak hanya baik untuk perekonomian global tetapi bisa lebih menguntungkan Indonesia," kata Piter kepada merdeka.com, Senin (1/11).

Piter melanjutkan, keuntungan lain dengan posisi Indonesia sebagai tuan rumah, pemerintah bisa mengharapkan dampak positif dari hadirnya delegasi berbagai negara ke Indonesia. Ini akan sangat membantu pemulihan pariwisata dan industri di Indonesia.

"Keuntungan lain adalah pada pengenalan ekonomi dan budaya Indonesia di tataran global," pungkas dia.

3 Manfaat Versi Menko Airlangga

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan ada 3 manfaat yang diperoleh Indonesia dari pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Manfaat tersebut dari segi ekonomi, pembangunan sosial dan politik.

"Dengan Presidensi G20 setidaknya ada 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik," ujar Menko Airlangga, Jakarta, Selasa (14/9).

Untuk aspek ekonomi beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai Rp1,73 triliun. Penambahan PDB hingga Rp7,47 triliun, pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor.

"Dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, 1,5 sampai 2 kali dari pada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF WB di 2018 lalu. Karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama 1 tahun atau 12 bulan," jelas Menko Airlangga.

Selain itu bagi Indonesia ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural yang antara lain dengan undang-undang Cipta Kerja dan SWF. Tentunya ini akan mendorong convidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi, dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan.

"Dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait produksi dan distribusi vaksin. Dan kita terus mendorong vaksin ini jadi global public goods, dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah," tandasnya.