Jaga daya beli masyarakat 2018, Jokowi anggarkan subsidi di pos ini

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan pemerintah berencana menganggarkan dana belanja pada 2018 sebesar Rp 2.204,4 triliun. Dana tersebut utamanya akan diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat.

Pemerintah juga tetap berkomitmen menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat. Salah satu caranya dengan pemberian subsidi. "Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik," ujarnya saat pidato nota keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/8).

Pemerintah, lanjutnya, turut meningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.

"Selain itu, dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan non tunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya," tuturnya.

Dalam rangka peningkatan akses pendidikan, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262,1 ribu sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.

Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting. Hal ini mengingat seribu hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi.

"Program ini akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi kita di sumber daya manusia Indonesia," jelasnya.

Untuk mendukung pertumbuhan pusat ekonomi dan pengembangan konektivitas antar daerah, pemerintah akan melaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 856 kilometer dan pembangunan irigasi sepanjang 781 kilometer. Selain itu, beberapa program kegiatan pemerintah dalam rangka peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya antara lain dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi 61,2 ribu ruang kelas, pembangunan sanitasi air limbah untuk 853 ribu kepala keluarga, dan pembangunan rumah susun sebanyak 7.062 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah juga mengajak semua pihak untuk bekerja bersama, baik BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah, maupun Pihak Swasta dalam pengembangan pembiayaan kreatif seperti melalui skema KPBU atau non KPBU guna bersama-sama mendanai pembangunan infrastruktur."

Dengan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terus dilakukan untuk mendorong efektivitas pendanaan pembangunan. Selain untuk mendukung kegiatan pemerintahan di Daerah, anggaran tersebut akan dipertajam penggunaannya untuk mendanai program pembangunan yang menjadi prioritas nasional, utamanya melalui DAK dan Dana Desa.

Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa utamanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antardaerah. Melalui DAK Fisik akan diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik, afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan transmigrasi.

Dana Desa akan lebih diperkuat pemanfaatannya agar dapat memperluas pembangunan di desa, baik sarana maupun prasarana, dengan berbasis kinerja. Penguatan pengelolaan hubungan Keuangan Pusat dan Daerah juga semakin ditingkatkan melalui bimbingan teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada sekitar 200 kabupaten/kota sepanjang tahun 2018.

"Dengan demikian, kesetaraan pemahaman dan keterampilan para pengelola keuangan daerah akan menciptakan harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah," ucapnya.

Pengelolaan keuangan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, memerlukan dukungan penuh dari semua pihak, sehingga setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efisien dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. "Korupsi dan pemborosan uang rakyat tidak boleh ditoleransi."