Jaga Daya Beli Usai PSBB Kembali Diterapkan, Pemerintah Diminta Tambah Bansos

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ekonom Institute for Development of Economics (Indef), Bhima Yudhistira mengusulkan perluasan cakupan dan penambahan nilai bantuan sosial (bansos) demi menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Menyusul keputusan Pemprov DKI Jakarta yang kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai 14 September mendatang.

"Yang sekarang penting dilakukan adalah memperluas jaring bansos dan menambah nilai bansos untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak Covid-19. Karena PSBB mendatang akan membatasi aktivitas ekonomi masyarakat," ujar dia kepada Merdeka.com, Kamis (10/9).

Bhima mengatakan perluasan cakupan bantuan penting untuk meringankan beban ekonomi masyarakat ibu kota. Mengingat saat PSBB periode pertama banyak masyarakat yang terdampak pandemi namun tidak memperoleh bansos.

Orang lain juga bertanya?

"Ini kan tercermin dari yang PSBB awal. Saat itu banyak masyarakat DKI Jakarta tidak terdaftar bansos. Sehingga masyarakat harus menanggung beban ekonomi," jelasnya.

Sementara itu, penambahan nilai bansos dinilai baik untuk menjaga daya beli masyarakat Jakarta. Sebab dampak besar PSBB ialah terpangkasnya kemampuan daya beli masyarakat. Adapun nilai minimal bansos yang diusulkan oleh Bhima mencapai Rp 1,2 juta.

"Sekarang Bansos tunai dengan nilai Rp 600 ribu per bulan itu tidak mampu menjaga daya beli masyarakat. Ini juga kan tercermin di kuartal II lalu dimana sektor konsumsi terkontraksi cukup dalam. Sehingga minimal nilai bansos Rp1,2 juta untuk menjaga daya beli," terangnya.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga diminta untuk mengubah program Kartu Prakerja menjadi bansos tunai, karena dinilai pelaksanaannya tidak tepat. Terlebih dia menganggap ketentuan bagi calon peserta program tersebut sangat memberatkan.

"Sebaiknya program Kartu Prakerja ini diubah saja jadi bansos tunai. Karena momentumnya tidak tepat. Kemudian persyaratannya saya kira sangat memberatkan calon peserta," tegasnya.

Dengan dialihfungsikannya Kartu Prakerja, Bhima menyakini akan berdampak baik pada kelangsungan ekonomi Jakarta. Apalagi kontribusi Jakarta sendiri terhadap perekonomian Indonesia dianggap sangat signifikan, yakni mencapai 17-18 persen.

"Sehingga kalau pandemi Covid-19 bisa diatasi, maka ekonomi akan bisa segera pulih. Paling tidak kuartal pertama 2021 sudah di atas dua persen," tutupnya.

(mdk/azz)