Jaga jumlah utang, pemerintah diminta tak jor-joran bangun infrastruktur
Merdeka.com - Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan, mengatakan saat ini pemerintah perlu fokus untuk mengurangi jumlah utang. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi membengkaknya utang pemerintah.
"Ada dua hal setidaknya yang bisa kita lakukan pertama adalah saya kira harus direm ambisi-ambisi melakukan pembangunan yang akan menyerap anggaran yang sangat besar yang itu tidak mampu ditanggung oleh kemampuan fiskal kita yang lemah," kata Dani saat dihubungi oleh Merdeka.com, Minggu (17/12).
Dani menjelaskan, pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada skala prioritas. Artinya, harus mendahulukan pembangunan yang dianggap paling penting.
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan cepat. Prioritas adalah istilah yang mana berarti dianggap penting dan tentunya akan diutamakan.
-
Apa yang menjadi prioritas pembangunan Kutai Timur? Program paling penting tentu saja soal infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Apa saja yang diprioritaskan dalam KUR? Pemerintah berencana melanjutkan penyaluran KUR yang tidak hanya memprioritaskan kuantitas, tetapi juga memprioritaskan kualitas.
-
Apa fokus pembangunan IKN? 'Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya,' kata Agung.
"Jadi harus diidentifikasi mana anggaran-anggaran yang setidaknya akan menyebabkan pemborosan atau menyebabkan kemampuan kita untuk membiayai itu tak cukup. Termasuk mengidentifikasi mana proyek-proyek infrastruktur yang perlu dibangun dan belum perlu dibangun."
Terakhir, pemerintah perlu meningkatkan potensi dan sumber-sumber penerimaan negara baik sektor pajak maupun non pajak.
"Jadi penerimaan pajak dan non pajak itu harus lebih efektif untuk membiayai pembangunan jangan sampai digunakan sebagian besarnya untuk membayar utang, jadi sama aja kita meminjam untuk membayar utang. Jadi tak efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat."
Dani mengakui, wajar bagi setiap negara di dunia mempunyai utang. Akan tetapi, harus diperhitungkan pula kemampuan untuk melunasinya baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.
"Siapapun saya kira di dunia ini pemerintah-pemerintah negara di seluruh dunia itu sangat memperhitungkan kemampuan membayar negaranya terhadap pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaAHY menilai sembilan tahun terakhir ekonomi alami sejumlah kemandekan dan kemunduran serius
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPenyetopan anggaran ini juga berlaku untuk pembangunan bendungan baru.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, sejak awal pemerintahannya, ia memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaIndef mengingatkan agar Prabowo-Gibran harus berupaya bisa menyelesaikan utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya