Jaga keamanan laut, Kemenhub beli 18 kapal patroli senilai Rp 572 M

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan penandatanganan kontrak pembangunan kapal patroli dan fasilitas pendukung lainnya senilai Rp 572 miliar dengan sembilan perusahaan. Rinciannya adalah pembangunan 18 kapal patroli senilai Rp 400 miliar, pengadaan radar serta gyro vertical sebesar Rp 86,78 miliar, dan pengadaan penanggulangan pencemaran senilai Rp 85,25 miliar.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Bobby R Mamahit mengatakan, untuk pengadaan kapal patroli, pengerjaannya dilaksanakan hingga 2017 mendatang. Sementara pengadaan fasilitas diberi tenggat hingga akhir tahun ini.

"Kami berharap pembangunan kapal dan pengadaan fasilitas dapat dilaksanakan dengan sebaiknya, yaitu kualitas yang baik dan tepat waktu. Semua itu diharapkan bermanfaat bagi masyarakat baik dari segi keamanan dan keselamatan pelayaran," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Sabtu (28/11).

Bobby menjelaskan, untuk pembangunan kapal patroli terdiri atas pembangunan dua kapal patroli kelas II di mana masing-masing kapalnya bernilai Rp 65 miliar. Ada pula pembangunan enam kapal patroli kelas III dengan nilai sekira Rp 27 miliar setiap kapalnya. Sementara 10 kapal lainnya merupakan kapal patroli cepat alumunium senilai Rp 53 miliar/unit.

Sebenarnya untuk tahun ini, Kemenhub akan memesan 83 kapal patroli. Sekitar 53 di antaranya sudah terkontrak termasuk 18 kapal itu. Sementara itu, 30 unit lainnya yang belum terkontrak merupakan kapal patroli kelas I dengan taksiran nilai per kapalnya sebesar Rp 140 miliar.

Menurut Bobby, 30 kapal itu direncanakan terkontrak pada pertengahan Desember 2015 karena harus dilaksanakan proses lelang ulang akibatnya adanya kesalahan teknis.

"Dibutuhkan banyak armada kapal patroli yang handal sehingga pengawasan keamanan dan keselamatan di laut dapat semakin ditingkatkan. Untuk kapal patroli kelas I hingga kelas II bisa ditempatkan pada teritori yang luas, sementara kapal patroli kelas III hanya bisa ditempatkan di wilayah sekitar pelabuhan saja," terang Bobby.

Bobby mengungkapkan, sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk pengadaan kapal-kapal patroli itu, maka pihaknya akan melakukan perekrutan sekira 3.000 personil pada 2016.

"Kapal diproyeksikan selesai pada 2017 mendatang, jadi masih ada waktu untuk merekrut sumber daya manusianya. Akan kami ajukan ke Kementerian PAN-RB tahun depan. Kira-kira satu kapal itu 20-30 orang. Tetapi, seandainya tidak tercapai jumlah yang diharapkan untuk direkrut, maka kami akan bekerja sama dengan TNI," papar dia.

Bobby menekankan, apabila kontraktor mengalami keterlambatan dalam penuntasan setiap pengadaan proyek itu, maka akan dikenakan denda. (mdk/idr)