Jakarta digoyang isu PHK massal, Solo butuh ratusan ribu buruh

Merdeka.com - Buruh di Jakarta dan Jawa Barat resah menanti kepastian nasib mereka setelah beberapa perusahaan elektronik memutuskan hengkang dan menutup pabriknya. Kondisi berbanding terbalik justru terjadi di Solo, Jawa Tengah. Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) membutuhkan ratusan ribu buruh.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Solo, Iwan Setiawan mengatakan kebutuhan tenaga operator maupun tenaga ahli di Solo Raya setidaknya mencapai 200.000 orang. Jumlah tersebut hingga kini belum bisa terpenuhi. Namun terbukanya lapangan kerja di Solo bukan solusi dari tenaga kerja yang terancam PHK di Jakarta. Kebutuhan tenaga kerja di Solo tidak serta merta bisa dipenuhi dari tenaga kerja yang terkena PHK di Jakarta dan sekitarnya.

"Ada perusahaan yang melakukan relokasi ke Solo, sulit rasanya jika harus memboyong tenaga kerja dari Jakarta atau Jawa Barat ke Solo. Penyebabnya adalah faktor besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih rendah di sini," ujar Iwan kepada wartawan, di Balai Kota, Selasa (9/2).

Menurut pria yang juga bos PT Sritex tersebut, UMK di Jakarta dan sekitarnya yang rata-rata mencapai Rp 3 juta per bulan, jauh di atas UMK Solo Raya yang hanya Rp 1,4 juta. Tingginya disparitas ini mengacu pada kebutuhan hidup yang jauh lebih besar di ibu kota Jakarta.

Sebagai gambaran, ongkos sewa kamar di daerah pinggiran Jakarta setidaknya Rp 300.000 per bulan dengan kondisi fasilitas sangat minimal. Sementara sewa kamar di daerah sekitar industri wilayah Solo Raya, hanya berkisar Rp 100.000 per bulan. Demikian pula harga kebutuhan makan dan minum, jauh lebih murah.

Terkait penutupan sejumlah industri elektronik dan otomotif di Jakarta dan sekitarnya, Iwan menilai, hal itu lebih dipengaruhi penerapan program Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Mereka memilih memperkuat perusahaannya di Vietnam, Thailand, dan negara lain yang lebih ekonomis. Indonesia hanya diposisikan sebagai pasar. Perusahaan produksinya bisa saja di Vietnam, di Indonesia cukup hanya mendirikan dealer dengan biaya masuk nol persen," jelasnya.

Biaya produksi bisa ditekan serendah mungkin, sehingga harga produk di pasar akan sangat bersaing. Sebaliknya jika produksi dilakukan di Indonesia, akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pejak Penghasilan (PPh).

"Kalau kena PPh, PPn dan pajak lainnya tentu akan berdampak pada besaran komponen biaya produksi," tutup Iwan.