Jakarta PPKM Level 3, Kenaikan Pengunjung Mal Masih Lambat
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menegaskan, penurunan level PPKM DKI Jakarta ke tingkat 3 tidak serta merta meningkatkan tingkat pengunjung ke pusat perbelanjaan.
Sebab, hingga memasuki awal September ini, tingkat kunjungan di mal ibu kota masih lambat meskipun ada pelonggaran kebijakan pembatasan sosial tersebut.
"Tingkat kunjungan ke Pusat Perbelanjaan meningkat secara bertahap sejak diberlakukan pelonggaran, namun memang peningkatannya cenderung lambat," tegas dia saat dihubungi Merdeka.com, Senin (6/9).
-
Apa dampak dari kebijakan Kemendag di Pasar Tanah Abang? Kebijakan Kementerian Perdagangan memberi dampak signifikan bagi para pedagang fisik seperti di Tanah Abang ini. 'Selain laris, yang berbelanja sudah mulai ramai. Pembeli memang belum pulih seperti dulu, tetapi wajah penjual sudah mulai tersenyum. Kalau ditanya apakah sudah ada yang belanja, sebagian besar bilang sudah,'
-
Kenapa PKL direlokasi? Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmennya dalam mendukung misi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan menghadirkan lokasi berjualan yang layak dan aman bagi para PKL sekaligus tempat makan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat sekitar.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Mengapa kemacetan di Jakarta berkurang? Karena, fenomena kemacetan saat jam pulang kerja terjadi karena aktivitas kegiatan menjelang buka puasa.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
Alphonzuz mengungkapkan, bukan persoalan mudah untuk meningkatkan kunjungan pelanggan ke mal dalam waktu singkat. Mengingat, perlunya waktu penyesuaian oleh masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan berbelanja di pusat perbelanjaan.
"Berdasarkan pengalaman selama masa pandemi ini, hanya untuk menaikkan tingkat kunjungan yang hanya 10-20 persen saja diperlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan," ungkapnya.
Maka dari itu, dia berharap tren positif pergerakan pengunjung ke pusat perbelanjaan ibu kota tetep terjaga walaupun kenaikannya secara bertahap. Tujuannya agar roda bisnis di mal bisa segera menggeliat setelah tersendat cukup lama akibat pemberlakuan PPKM.
"Jika kondisi yang cukup baik ini bisa terus dipertahankan maka paling tidak bisa mengembalikan keterpurukan kondisi usaha yang terjadi pada bulan Juli dan sebagian bukan Agustus akibat penutupan operasional," tukasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jakarta memiliki wisata budaya hingga belanja yang siap memanjakan pengunjung.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaTidak ada pusat perbelanjaan di negara manapun semodis di Indonesia. Terutama wilayah DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaEndra tidak mengungkapkan spesifikasi rumah subsidi yang akan dibangun pemerintah di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaDaya beli masyarakat yang melemah dan berbagai tekanan ekonomi lainnya juga turut memengaruhi operasional minimarket seperti Alfamart.
Baca SelengkapnyaBahkan, DPRD menyoroti kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bikinan swasta yang kini jauh lebih diminati pengunjung.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan, Indonesia hari ini membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
Baca SelengkapnyaIvanhoe menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini belum pulih usai pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaAgung belum mau membocorkan berapa target pemasukan investasi ke IKN yang dipatok pada 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan mendengarkan berbagai masukan yang ada dari para pengusaha saat kenaikan tarif mulai diterapkan.
Baca Selengkapnya