Jakpro-Adhi Karya beda pandangan, Ahok ragukan proyek kereta ringan
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ragu pembangunan proyek kereta cepat ringan atau light rail transit (LRT) dapat dimulai tahun ini. Sebab, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Adhi Karya, selaku kontraktor proyek pengganti monorel tersebut masih berbeda pandangan.
"Adhi Karya mau pinjam uang di bank untuk bangun semua, itu mengaku feasible. Satunya nggak (Jakpro). Ini kan tak ketemu. Ya sudah berdua berdebat saja. Saya sudah ragu-ragu mana yang benar kan," katanya usai rapat tertutup dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Agraria Tata Ruang Ferry Mursyildan Baldan, Jakarta, Kamis (2/7).
Di sisi lain, berdasarkan hasil studi kelayakan Jakpro, LRT yang harus dibangun dengan jalur melayang hanya bisa untung jika tarif dikenakan tinggi.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Bagaimana cara agar KPR BRI disetujui? Supaya pengajuan KPR lebih mudah dan cepat disetujui, cobalah terapkan beberapa tips berikut ini.
-
Kenapa BRI mendukung rencana pemerintah? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Siapa yang membangun LRT Jakarta Fase 1B? BUMD Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan LRT Jakarta Fase 1 B Veledrom-Manggarai yang progresnya mencapai 26,6 persen pada akhir Agustus, siap untuk menjalani uji lintasan pada akhir September.
-
KPR BRI untuk apa saja? Kabar baiknya, BRI memiliki berbagai program KPR, yang ditujukan kepada perseorangan sebagai solusi kemudahan dalam memiliki hunian, seperti rumah tinggal, apartemen, ruko atau rukan, baik melalui developer atau non developer. Berlaku untuk pembelian baru, bekas, refinancing, top up, pembangunan, renovasi, dan take over/take over top up dari bank lain.
-
BRI dukung program apa? Terkait dengan dukungan BRI terhadap program pengembangan sepak bola nasional tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa dukungan diberikan BRI dalam rangka pembentukkan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan.
Namun, menurut Ahok, tarif LRT bisa murah. Asal, proyek itu dibangun pemerintah pusat dan harus disertai dengan perjanjian.
"Sehingga jika terjadi mangkrak pembangunan, perjanjian tersebut tidak membuat rugi DKI," tuturnya. "Kamu bangun di atas tanah DKI, ternyata pinjam bank macet hak sita kami, bukan bank." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaMenko AHY tidak menjawab secara gamblang terkait kelanjutan pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaWika menyinggung proyek kereta cepat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan yang ditaksir mencapai Rp7,12 triliun.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaBasuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPria yang akrab disapa Yongki ini menyebut, ongkos pengerjaan Tol Dalam Kota Bandung tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBN.
Baca Selengkapnya