Jalan terjal megaproyek Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki segudang rencana program dan megaproyek dalam lima tahun pemerintahannya. Jokowi- JK berjanji memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan yang kerap menghambat laju roda perekonomian nasional.

Sejumlah proyek fantastis Presiden Jokowi antara lain pembangunan pembangkit 35.000 MW, waduk, pelabuhan, dan bandara. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Presiden Joko Widodo dianggap masih lemah. Pasalnya, target program dalam rancangan tersebut dipatok sangat tinggi.

Hal itu diungkapkan Peneliti Senior CORE Indonesia, Mohammad Faisal di Jakarta. Menurutnya, Jokowi tidak bercermin pada target presiden sebelumnya yang gagal.

"Tingkat RPJM 2015-2019 dipatok sangat tinggi. Kalau sangat optimis apa pemerintah sudah pertimbangan dengan target yang tahun sebelumnya banyak meleset," kata Faisal di Jakarta.

Mewujudkan target Jokowi ini tentu bukan tidak mungkin, namun, memang tidak mudah. Beragam persoalan menanti sentuhan cepat Jokowi-JK. Apa saja ganjalan dari sejumlah megaproyek Jokowi?

Berikut merdeka.com akan merangkumnya untuk pembaca.

Terganjal dana

Jokowi-JK berjanji membangun Indonesia dari pinggir dan lebih memperhatikan pembangunan daerah terpencil dan perbatasan. Pola pembangunan yang digadang-gadang Jokowi dimulai dari pedesaan dengan konsep ekonomi kerakyatan.Pemerintahan Jokowi-JK sudah mengkalkulasi kebutuhan dana untuk merealisasikan program-program dan proyek yang bakal dikerjakan. Namun, bukan hal mudah mengimplementasikan itu semua. Pendanaan menjadi salah satu kendalanya.Sejumlah program dan proyek terbentur masalah pendanaan. Salah satunya di mana Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku tengah kekurangan dana puluhan triliun untuk realisasi program pemerintah Jokowi- JK pembangunan 1 juta rumah tiap tahun. Kebutuhan dana untuk program ini ditaksir sekitar Rp 58 triliun."Kurang dananya sekitar Rp 40 triliun. Tersedia dana sekarang total ada Rp 18,9 triliun untuk memenuhi 1 juta rumah," kata Basuki.

Minim inovasi

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha menyentil proyek ambisius pemerintahan Jokowi- JK, pembangkit listrik 35.000 MW dalam 5 tahun ke depan. Satya mengingatkan, tanpa terobosan baru, pemerintah bakal gagal memenuhi tambahan kapasitas listrik 35.000 MW. Sementara ancaman krisis listrik sudah nyata di depan mata. Satya memberi masukan kepada pemerintah agar kembali memasukkan rencana pembangunan pembangkit tenaga nuklir. "Tanpa lakukan terobosan maka pemerintah tidak bisa penuhi energi jangka panjang," tegasnya.Satya menyebut banyak negara tetangga di kawasan Asia Tenggara telah menggunakan PLTN untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus mengalami peningkatan."Karena itu jangan sampai kita justru membeli listrik dari negara tetangga yang pembangkitnya justru pakai PLTN," tutupnya.

Kekurangan tenaga kerja terampil

Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla (JK) tengah menggenjot pembangunan infrastruktur Indonesia. Berbagai program dicanangkan, mulai dari tol laut, pembangunan pelabuhan, jalan hingga bandara.Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani mengatakan pemerintah saat ini fokus untuk memanfaatkan tenaga kerja dalam negeri, terutama lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Lulusan SMK akan dididik untuk ambil bagian dalam pembangunan pelayanan publik."Presiden Jokowi kan mendorong infrastruktur dan pembangunan pelayanan publik. Tenaga kerja Indonesia harus turut aktif. Kita butuh banyak lulusan SMK untuk pembangunan infrastruktur kedaulatan pangan, sampai airport," ucap Puan di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta.Menurut Puan, Indonesia saat ini masih kekurangan tenaga ahli untuk membangun infrastruktur. Salah satunya operator dan insinyur sipil. Ke depannya, pemerintah Jokowi akan fokus memperbaiki sumber daya manusia (SDM) lulusan SMK agar bisa bersaing."20 persen APBN pendidikan akan kita alokasikan untuk sekolah kejuruan itu. Jumlahnya masih dibahas," tegasnya.

Birokrasi bobrok

Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui kendala terbesar untuk merealisasikan deretan megaproyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni birokrasi. Lantaran koordinasi belum maksimal, Sofjan menyebut pelaksanaan dari beberapa program menjadi terhambat."Maka itu saya bilang kalau you enggak cepat bikin tim-tim pelaksana, kementerian-kementerian itu tidak siap untuk bangun begitu banyak proyek-proyeknya itu," ujar Sofjan di Hotel Ritz Carlton, Setiabudi, Jakarta Selatan.Sofjan juga menuding, Indonesia belum mempunyai sumber daya manusia (SDM) mumpuni untuk merealisasikan deretan megaproyek. "Enggak ada orangnya, sebagian juga takut, ada tapi tidak ahli," ucapnya.

Pembebasan lahan lamban

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil masih menunggu penyelesaian revisi Peraturan Presiden nomor nomor 71 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum.Sebab, revisi Perpres tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah kapasitas 2x1.000 megawatt (MW).Saat ini, proyek tenaga listrik itu masih terkendala lahan lantaran adanya spekulan yang membuat harga tanah di wilayah tersebut tinggi."Mudah-mudahan jalan. Itu target pertama kita. Itu tugas pertama (Dirut PLN) Sofyan Basir," ujar Sofyan yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta.Sofyan menuturkan, proyek PLTU Batang akan kembali dimulai Maret 2015. Menteri BUMN Rini Soemarno dan direksi PLN masih mempunyai tugas membebaskan lahan seluas 19 hektar untuk jalankan proyek tersebut.