Jamin proyek infrastruktur, PT PII harap PMN Rp 1 triliun disetujui
Merdeka.com - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berharap usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun bisa disetujui DPR. Dana segar itu sangat dibutuhkan untuk menjamin proyek-proyek strategis nasional yang dikerjasamakan dengan badan usaha.
"Per 2015 jumlah modal yang disetor Rp 6 triliun. Saat ini jumlah ekuitas PT PII mencapai Rp 7,5 triliun. PT PII dapat memberikan exposure penjaminan 4-6 kali modal PT PII atau senilai Rp 45 triliun," ungkap CFO PT PII, Armand Hermawan di Jakarta, Kamis (23/6).
Hingga saat ini, PT PII telah memberikan exposure penjaminan hampir setengah dari modal PT PII. Dengan adanya mega proyek seperti kilang minyak, 4 jalan tol dan infrastruktur sosial lainnya, maka PT PII perlu suntikan dana segar dari pemerintah.
-
Kenapa Kemnaker tekankan pentingnya kompetensi bagi PMI? Kompetensi itu menjadi salah satu ukuran agar tenaga kerja kita bisa diterima di luar negeri, “ ucap Menaker di Jeddah, Arab Saudi, Jumat (25/8) malam.
-
Kenapa PMO penting? Dengan adanya PMO, organisasi dapat mencapai konsistensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan proyek, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat keberhasilan proyek dan efisiensi operasional secara keseluruhan.
-
Mengapa sinergi dengan pemerintah daerah penting untuk BPH Migas? Erika menjelaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting, mengingat pemerintah daerah merupakan pihak yang lebih mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
-
Apa tugas PMI? Sebagaimana yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, tugas pokok PMI, yaitu: 1. Memberikan bantuan kepada korban Konflik Bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya;2. Memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3. Melakukan pembinaan relawan;4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan Kepalangmerahan;5. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kepalangmerahan;6. Membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan di luar negeri;7. Membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan8. Melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh pemerintah.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
Saat ini, PT PII telah menandatangani Perjanjian Penjaminan yaitu Proyek Palapa Ring Paket Barat dan Tengah, Financial Close PLTU Batang- Jawa Tengah dan 4 Proyek Tol ruas Batang-Semarang, Balikpapan-Samarinda, Pandaan-Malang dan Manado-Bitung dengan total keseluruhan investasi sekitar Rp 86 triliun.
PT PII juga tengah menunggu penandatangan perjanjian penjaminan proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur senilai Rp 2 triliun. Kemudian proyek yang dalam antrian untuk dijaminkan yakni, SPAM Lampung Rp 2 triliun, PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan senilai USD 4 miliar dan Kilang Minyak Bontang senilai USD 15 miliar.
Tahun depan ada 10 proyek strategis nasional yang akan diberikan penjaminan oleh PT PII. Rinciannya, pembangunan infrastruktur pendidikan di Kementerian Dikti sebesar Rp 1 triliun, layanan sistem pajak e-tax Rp 20 triliun, Revitalisasi Lembaga Pemasyarakatan Rp 3 triliun.
Revitalisasi RSUD Pirngadi Medan senilai Rp 1 triliun, pembangunan pengelolaan sampah di Kota Batam senilai Rp 1,3 triliun, revitalisasi Balai Latihan Kerja Kementerian Tenaga Kerja senilai Rp 1 triliun. Serta pembangunan empat proyek tol di Kementerian PUPR, yakni tol Cisumdawu senilai Rp 10 triliun, tol Serang-Panimbang senilai Rp 11 triliun, tol Krian-Legundi-Bunder senilai Rp 6 triliun dan tol Jakarta-Cikampek II senilai Rp 14 triliun.
"Namun kami akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan yang kami miliki. Berdasarkan kalkulasi maksimum sepuluh proyek yang bisa dijamin," tukasnya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meminta Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas proses pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi para BUMN yang di bawahi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rencana pencairan PMN yang masuk dalam APBN untuk BUMN di bawah Kemenkeu, yakni untuk PT SMI sebesar Rp 4,16 triliun, PT PII sebesar Rp 1 triliun, PT SMF sebesar Rp 1 triliun, dan LPII sebesar Rp 4 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PT PII berikan jaminan proyek infrastruktur jalan tol di Jawa hingga Rp534 triliun.
Baca SelengkapnyaSebanyak 19 di antaranya merupakan PSN dengan nilai investasi mencapai Rp268 triliun.
Baca SelengkapnyaAndre menyatakan bahwa proyek yang dijamin mulai dari sektor ketenagalistrikan, air minum.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaKemenkeu berencana memberikan dana suntikan PMN kepada tiga perusahaan pelat merah senilai Rp28,15 triliun.
Baca SelengkapnyaBesaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca SelengkapnyaNantinya, skema penjaminan infrastruktur di IKN diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersendiri.
Baca SelengkapnyaDari jumlah itu, 10 proyek telah diselesaikan pada 2023 dan 20 proyek lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII mencatatkan kinerja positifnya sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya