Jamin Suplai Listrik, DPR Minta PLN Perbaiki Rantai Pasok Batubara

Merdeka.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) segera memperbaiki manajemen supply chain atau rantai pasok ketersediaan cadangan batubara untuk memastikan kelangsungan suplai listrik nasional.

Sebab, menurut Said, konsumsi batu bara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sejumlah produsen listrik swasta lainnya naik di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh sektor rill yang mulai meningkat seiring dengan stabilnya angka penyebaran Covid-19 di tanah air.

"PLN seharusnya melakukan perencanaan dan memiliki prediksi atas supply and demand batu bara nasional dan global, sehingga tidak strategis dengan tiba-tiba mengumumkan menipisnya cadangan batu baranya. Bila jauh-jauh hari PLN bisa memperbaiki perencanaan stok batu bara, maka kementerian ESDM tidak serta merta menarik rem mendadak, melarang ekspor batu bara," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/1).

Dengan perencanaan stok batu bara yang tidak baik dari PLN, menurut Said telah mengakibatkan kenaikan Harga Batubara Acuan (HBA) tidak dapat menjadi berkah bagi perusahaan dan negara. Padahal, melalui ekspor batu bara, negara dapat menikmati tingginya pendapatan negara.

"Bahkan setelah 12 tahun kita shortfall pajak, tahun 2021 kemarin penerimaan perpajakan tembus 100 persen dari target," imbuhnya.

Untuk itu, Said mengatakan PLN dan Kementerian ESDM secepat mungkin wajib membenahi manajemen suplai batu bara ini agar larangan kebijakan ekspor batu bara tidak berlangsung lama. Mengingat, kebijakan rem mendadak ini sangat tidak baik bagi iklim usaha di Tanah Air.

"Padahal Presiden Joko Widodo rela melakukan banyak hal agar iklim usaha tumbuh subur. Kebijakan seperti ini kita minta tidak terulang lagi di masa mendatang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Said juga menekankan PLN harus melakukan efisiensi. Menurutnya, ketiadaan pesaing yang dirasakan PLN saat ini sebagai pemain tunggal listrik nasional, telah membuat PLN tidak kompetitif dan malah cenderung merugi dan senantiasa menyusu kepada APBN.

"Keadaan ini sangat tidak baik. Sekedar untuk mengatur manajemen stok batu bara saja tidak kompeten, apalagi harus bersaing menghadapi tantangan ke depan," seru Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.