'Jangan gencar bangun infrastruktur tapi tak ada dampak ke rakyat'
Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang baik menurutnya adalah kualitas hidup masyarakat.
"Itu yang harus dipikirkan pemerintah bagaimana mengangkat daya beli masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kualitas pertumbuhan kita," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8).
Untuk itu, dia meminta agar pemerintah tidak hanya gencar membangun infrastruktur, namun juga memperhatikan manfaat dari infrastruktur tersebut kepada masyarakat. Jangan sampai, infrastruktur yang telah dibangun malah tidak memberi manfaat yang baik ke seluruh rakyat.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Apa harapan DPR terkait kasus Tol MBZ? 'Saya harap tidak ada lagi yang berani main-main sama PSN dan proyek pembangunan lainnya. Karena (pembangunan) ini juga merupakan fokus utama Pak Presiden.'
-
Apa imbauan DPR kepada masyarakat? 'Untuk seluruh sivitas akademika dan seluruh masyarakat, jangan takut untuk melapor dan memviralkan kalau mengalami intimidasi dari oknum aparat.
-
Kenapa DPR berharap Kejagung tidak berhenti usut kasus tol MBZ? 'Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,' kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
-
Apa saja hak warga yang terdampak pembangunan IKN? Hak-hak warga yang termasuk dijamin dalam peraturan presiden itu berupa tanah, bangunan dan tanaman tumbuh. Semua hak warga itu terakomodir untuk diberikan penggantian kerugian.
-
Mengapa pajak penting untuk infrastruktur di Sumut? Pajak juga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.
"Pembangunan infrastruktur yang jor-joran tapi tidak punya dampak kepada masyarakat. Misalnya, kalau rumah sakit, sekolah, pasar, itu memang dibutuhkan. Seperti jalan tol siapa yang diuntungkan? Itu kan industri otomotif asing juga jalan-jalan yang tidak menimbulkan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat," imbuhnya.
Lebih jauh, politisi Gerindra ini meminta Pemerintah untuk dapat merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi dengan memperhatikan kondisi negatif yang ada di tengah masyarakat.
Sehingga dengan adanya strategi pembangunan ekonomi yang bertolak dari ketimpangan di tengah masyarakat akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang juga menyentuh seluruh masyarakat Indonesia.
"Terutama kualitas pertumbuhan itu, siapa yang tumbuh. Kita liat tingkat ketimpangan semakin luas di masyarakat dan daya beli masyarakat semakin menurun," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tugas BPKP bukan untuk mencari-cari kesalahan instansi
Baca SelengkapnyaJokowi mengetahui praktik banting harga demi dapat proyek infrastruktur.
Baca SelengkapnyaPenikmat simpul ekonomi baru itu adalah para pengusaha kecil dan menengah.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca SelengkapnyaCapres Anies mengkritik pemerintahan Jokowi yang banyak melakukan pembangunan infrastruktur jalan tapi berbayar (jalan tol).
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, sejak awal pemerintahannya, ia memang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca SelengkapnyaCak Imin menilai pemerintah harus mampu memastikan akses transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaProyek kereta bawah tanah itu bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar Pemda melakukan pengembangan dari proyek yang diselesaikan pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca Selengkapnya