'Jangan sampai China tiba-tiba minta jaminan di proyek kereta cepat'

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kepada Kementerian BUMN mengenai manajemen dan pengelolaan mitigasi risiko finansial dari megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Sofyan, pemerintah juga mengingatkan agar kerja sama pembiayaan yang dilakukan konsorsium BUMN Indonesia dengan BUMN dan kreditur China harus hati-hati dan secermat mungkin.

"Jangan sampai sekarang mengatakan tidak ada jaminan. Namun, nanti selanjutnya malah tiba-tiba minta jaminan," ujar Soyan seperti dilansir Antara, Rabu (7/10).

Sebelumya, Indonesia dan China kembali menindaklanjuti rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kerjasama ini termasuk pengembangan produksi bersama gerbong kereta api berorientasi ekspor.

"Kami tindaklanjuti kembali, dan dibahas berbagai hal terkait kereta api cepat sehingga kita dapat selesaikan segera kesepakatannya, dan kereta api cepat tersebut dapat segera dibangun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno di Beijing seperti dilansir Antara, Jumat (18/9).

Menurut Rini, China menyanggupi persyaratan yang ditetapkan Indonesia dalam pembangunan kereta api cepat, yakni bahwa pembangunannya dilakukan murni secara bisnis (b to b) tanpa jaminan atau pendampingan pemerintah, serta tidak menggunakan APBN.

"Mereka bahkan setuju untuk ikut membangun stasiun-nya, disertai alih teknologi. Sehingga karena ini dilakukan secara 'b to b', maka harus ada keuntungan yang kita dapat, termasuk alih teknologi," tutur Rini.

Terkait alih teknologi tersebut, China sepakat untuk memberikan pelatihan kepada Indonesia. Ini termasuk mengirim ahli mereka ke Indonesia, atau Indonesia mengirimkan tenaga ahli untuk belajar di China.

Bahkan, China sepakat untuk melakukan produksi bersama gerbong kereta api, tidak saja gerbong kereta api cepat, tetap juga kereta api listrik dan "light train" yang kini sedang dibangun.

"Gerbong kereta hasil produksi bersama RI-China tersebut dapat ekspor ke negara lain, sehingga ini juga pemasukan bagi negara dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru," ungkap Rini menambahkan. (mdk/idr)