Jangan Sampai Salah, Ini Beda BLT BBM dan BSU 2022
Merdeka.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah disalurkan mulai dari tahap pertama hingga tahap keempat kepada para pekerja/buruh yang memenuhi ketentuan persyaratan dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 tahun 2022.
Adapun rincian BSU tahun 2022 pada tahap pertama BSU 4.112.052 pekerja, kemudian tahap kedua sebanyak 1.607.776 pekerja, dan tahap ketiga 1.375.772 penerima. Serta tahap keempat yakni 1,2 juta penerima.
Kendati demikian, masyarakat Indonesia ternyata masih ada yang belum mengetahui perbedaan dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan BSU 2022. Dua program tersebut sangatlah berbeda.
-
Apa yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan? Adapun para pekerja rentan tersebut berasal dari 15 Kecamatan di wilayah Kota Makassar, yang berprofesi sebagai petani, nelayan, buruh harian lepas, pekerja lepas, sopir, hingga Pedagang. Selain itu, terdapat 472 pekerja disabilitas yang seluruhnya akan mendapatkan perlindungan 2 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Apa saja program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan? Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja akan memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
-
Kapan aturan baru BBM Subsidi mulai berlaku? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan pelaksanaan aturan ini berlaku mulai 1 Oktober 2024 setelah disosialisasikan pada September 2024.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mendorong perlindungan pekerja? Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
-
Siapa saja yang mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan? 'Keinginan pemerintah itu ingin semua masyarakat informal masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, khususnya tulang punggung keluarga. Jadi ketika terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, keluarganya bisa bebas cemas, tidak ragu dan tidak khawatir karena sudah terjamin.'
-
Dimana Kemnaker memberlakukan aturan pengupahan baru ini? Dengan adanya ketentuan tersebut, maka ada penguatan Peran Dewan Pengupahan Daerah berupa peran tambahan untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.
Dikutip dari akun instagram @Kemanker, Rabu (5/10) untuk BLT BBM diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos untuk masyarakat yang memiliki ekonomi sulit. Termasuk di dalamnya yakni pemilik Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 24,6 juta penerima manfaat.
Sedangkan untuk BSU 2022 sendiri adalah program dari pemerintah untuk mengurangi dampak kepada para pekerja/buruh akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang naik pada awal September 2022 lalu.
"Pertama untuk blt bbm ini basisi nya dari data DTKS yang ada kemensos, desil 1 dan 2 untuk masyarakat untuk ekonomi yang agak, termasuk di dalamnya keluarga program penerimaan harapan. Diluar itu maka muncullah bsu untuk masyarakat yang sudah bekerja sebanyak 16,2 juta orang target yang memenuhi syarat. Kemudian disaring menjadi 14,6 jutaan yang memenuhi syarat itu yang menjadi target BSU," dikutip dari @Kemanker, Rabu (5/10).
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pastikan Anda mengetahui dan mengikuti langkah yang tepat saat hendak mengecek BSU BPJS Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaKerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaBPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.
Baca SelengkapnyaBLT tersebut akan disalurkan selamanya 3 bulan, mulai Januari hingga Maret.
Baca SelengkapnyaSatgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.
Baca SelengkapnyaOjek online akan dilarang untuk membeli BBM subsidi jenis pertalite maupun solar.
Baca SelengkapnyaBLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaBeberapa waktu belakangan, kembali mencuat soal maraknya informasi terkait pencairan BSU 2023.
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan, penyaluran BBM subsidi maupun khusus penugasan (JBKP).
Baca SelengkapnyaPemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi.
Baca SelengkapnyaSinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.
Baca Selengkapnya