'Jangan tambah beban rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan'

Merdeka.com - Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan ini dinilai hanya menambah beban rakyat di tengah harga kebutuhan pokok terus melonjak.

"Upah buruh masih rendah dan upah minimum tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Jangan tambah beban rakyat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan," kata Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat di Jakarta, Kamis (17/3).

Mirah mengatakan, negara harus hadir dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengamanatkan anggaran lima persen dari APBN untuk kesehatan.

"Karena itu, tidak ada alasan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan," ujarnya lagi.

Mirah menilai keputusan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak sebanding dengan pelayanan hingga saat ini belum optimal.

Menurut Mirah, masih banyak pasien yang ditolak berobat di rumah sakit dan diminta membayar obat yang seharusnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan berbagai permasalahan lainnya.

"Seharusnya, pemerintah memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan dengan menggunakan anggaran lima persen dari APBN yang diamanatkan Undang Undang Kesehatan, bukan dengan menaikkan iuran," tegasnya.

Informasi saja, pemerintah telah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial yang akan berlaku mulai 1 April 2016.

Melalui Peraturan tersebut, iuran peserta dengan manfaat pelayanan di ruang kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 30.000, kelas II dari Rp 42.500 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 59.500 menjadi Rp 80.000.